Kelangkaan ВВМ salah pemerintah
Senin, 03 Desember 2012 - 11:56 WIB
Kelangkaan ВВМ salah pemerintah
A
A
A
Sindonews.com - Kelangkaan ВВМ bersubsidi yang baru-baru ini terjadi dinilai anggota Komisi III DPR RI, Bambang Soesatyo, sebagai hal yang mempermalukan pemerintah.
Lantaran dirinya menganggap ditengah-tengah masalah tersebut, Menteri yang bersangkutan alih-alih mengerjakan fungsinya sebagai pembantu presiden, mereka malah sibuk sendiri dengan urusan perpolitikannya.
"Contohnya, Menteri BUMN dan sekretaris kabinet yang menghabiskan energinya dengan isu pemerasan BUMN juga kongkalikong oknum kementerian dan oknum DPR, mereka tak sempat berdiskusi dengan Pertamina dan kementrian terkait tentang bagaimana cara mereduksi pencurian BBM bersubsidi dan memperbaiki sistem distrbusinya," ujar Bambang dalam pesan singkatnya kepada wartawan, Senin (3/11/2012).
Padahal, menurutnya pemerintah sudah lama menerima informasi tentang penyimpangan pengelolaan BBM bersubsidi.
"Sayangnya, pemerintah terus saja menyederhanakan persoalan ini, sehingga strategi memerangi pencurian BBM bersubsidi pun nyaris tanpa militansi. Bahkan, kesalahan fatal ini tak pernah diperbaiki karena pejabat terkait lebih senang membuat gaduh," cetus politikus Partai Golkar ini.
Lebih lanjut dirinya menganggap, pemerintah sudah berulangkali menjadikan fakta pencurian dan kesalahan distribusi BBM bersubsidi ini sebagai argumentasi pembelaan diri untuk tidak disalahkan.
"Pemerintah mengatakan kepada masyarakat bahwa kuota BBM bersubsidi cepat habis karena 30 persen dicuri dan 77 persen lainnya dikonsumsi orang kaya. Salah siapa? Tetap saja salah pemerintah karena tidak bisa menangkal pencurian dan tak mampu mencegah orang kaya membeli BBM bersubsidi," tandas Bambang.
Lantaran dirinya menganggap ditengah-tengah masalah tersebut, Menteri yang bersangkutan alih-alih mengerjakan fungsinya sebagai pembantu presiden, mereka malah sibuk sendiri dengan urusan perpolitikannya.
"Contohnya, Menteri BUMN dan sekretaris kabinet yang menghabiskan energinya dengan isu pemerasan BUMN juga kongkalikong oknum kementerian dan oknum DPR, mereka tak sempat berdiskusi dengan Pertamina dan kementrian terkait tentang bagaimana cara mereduksi pencurian BBM bersubsidi dan memperbaiki sistem distrbusinya," ujar Bambang dalam pesan singkatnya kepada wartawan, Senin (3/11/2012).
Padahal, menurutnya pemerintah sudah lama menerima informasi tentang penyimpangan pengelolaan BBM bersubsidi.
"Sayangnya, pemerintah terus saja menyederhanakan persoalan ini, sehingga strategi memerangi pencurian BBM bersubsidi pun nyaris tanpa militansi. Bahkan, kesalahan fatal ini tak pernah diperbaiki karena pejabat terkait lebih senang membuat gaduh," cetus politikus Partai Golkar ini.
Lebih lanjut dirinya menganggap, pemerintah sudah berulangkali menjadikan fakta pencurian dan kesalahan distribusi BBM bersubsidi ini sebagai argumentasi pembelaan diri untuk tidak disalahkan.
"Pemerintah mengatakan kepada masyarakat bahwa kuota BBM bersubsidi cepat habis karena 30 persen dicuri dan 77 persen lainnya dikonsumsi orang kaya. Salah siapa? Tetap saja salah pemerintah karena tidak bisa menangkal pencurian dan tak mampu mencegah orang kaya membeli BBM bersubsidi," tandas Bambang.
(gpr)
Lihat Juga :
