Tambahan BBM subsidi jangan makan APBN 2013
Selasa, 04 Desember 2012 - 18:14 WIB
Tambahan BBM subsidi jangan makan APBN 2013
A
A
A
Sindonews.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta pemerintah untuk tidak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2013 guna mendanai tambahan kuota bahan bakar minyak (BBM) subsidi sebesar Rp6 trilun.
DPR menyarankan, kuota tambahan BBM subsidi sebaiknya menggunakan APBN 2012 sebab masih ada beberapa mekanisme untuk menggunakan sisa anggaran APBN 2012.
"Kan mekanismenya banyak, apakah menggunakan Sisa Anggaran Lebih (SAL), atau APBN-P jilid II," terang Bobby Rizaldi usai menghadiri Diskusi Publik Masa Depan Pengelolaan Migas Nasional Pasca Keputusan MK di Kantor DPP Golkar, Jakarta, Selasa (4/12/2012).
Dia menambahkan, komisi VII DPR hanya menyetujui jumlah volumenya. Sementara itu, sumber dana masih belum ditentukan oleh Pemerintah dan Badan Anggaran (Banggar). Pihaknya tidak ingin Pertamina direpotkan karena harus menalangi biaya tambahan kuota BBM subsidi.
"Jadi kita sudah setuju volumenya, tapi jangan sampai itu Pertamina nalangin dulu," ungkap Bobby.
Seperti diketahui, Rapat Kerja (Raker) antara pemerintah dan Komisi VII DPR kemarin (3/12/2012) berakhir dengan persetujuan dari DPR untuk menambah kuota BBM subsidi sebanyak 1,2 juta KL. Namun DPR menambahkan beberapa catatan yang harus dikerjakan oleh pemerintah.
"Komisi VII DPR RI dapat menyetujui dengan catatan keras," tandas pimpinan rapat Effendi Simbolon.
DPR menyarankan, kuota tambahan BBM subsidi sebaiknya menggunakan APBN 2012 sebab masih ada beberapa mekanisme untuk menggunakan sisa anggaran APBN 2012.
"Kan mekanismenya banyak, apakah menggunakan Sisa Anggaran Lebih (SAL), atau APBN-P jilid II," terang Bobby Rizaldi usai menghadiri Diskusi Publik Masa Depan Pengelolaan Migas Nasional Pasca Keputusan MK di Kantor DPP Golkar, Jakarta, Selasa (4/12/2012).
Dia menambahkan, komisi VII DPR hanya menyetujui jumlah volumenya. Sementara itu, sumber dana masih belum ditentukan oleh Pemerintah dan Badan Anggaran (Banggar). Pihaknya tidak ingin Pertamina direpotkan karena harus menalangi biaya tambahan kuota BBM subsidi.
"Jadi kita sudah setuju volumenya, tapi jangan sampai itu Pertamina nalangin dulu," ungkap Bobby.
Seperti diketahui, Rapat Kerja (Raker) antara pemerintah dan Komisi VII DPR kemarin (3/12/2012) berakhir dengan persetujuan dari DPR untuk menambah kuota BBM subsidi sebanyak 1,2 juta KL. Namun DPR menambahkan beberapa catatan yang harus dikerjakan oleh pemerintah.
"Komisi VII DPR RI dapat menyetujui dengan catatan keras," tandas pimpinan rapat Effendi Simbolon.
(gpr)
Lihat Juga :
