Menteri PU bantu Lapindo lobi BRI
Rabu, 12 Desember 2012 - 15:06 WIB
Menteri PU bantu Lapindo lobi BRI
A
A
A
Sindonews.com - Upaya PT Minarak Lapindo Jaya (Minarak) agar mendapatkan kredit dari bank pemerintah ada titik terang. Sebab, Menteri Pekerjaan Umum (PU) akan mengupayakan agar Bank BRI memberi kredit yang akan digunakan untuk melunasi pembayaran ganti rugi korban lumpur Lapindo.
Kepastian itu setelah Panitia Khusus (Pansus) Lumpur DPRD Sidoarjo menemui Menteri PU Joko Kirmanto, di Jakarta. Kepada Pansus, Menteri yang juga menjabat Ketua Dewan Pengarah BPLS mengaku sudah melobi pihak BRI.
Ketua Pansus Lumpur DPRD Sidoarjo Emir Firdaus mengatakan, dalam pertemuan dengan Joko Kirmanto dibahas penyelesaian ganti rugi korban lumpur. "Pak Joko Kirmanto sudah berkoordinasi dengan pihak BRI ada sinyal baik akan memberi kredit ke Minarak," aku Emir Firdaus.
Kenapa BRI memberi sinyal akan mengucurkan kredit ke Lapindo Brantas Inc melalui anak perusahaannya PT Minarak Lapindo Jaya? Menurut Emir, BRI pernah memberi kredit ke Lapindo tahun 2009 lalu juga untuk membayar ganti rugi korban lumpur.
Besaran kredit yang dikucurkan kala itu sebesar Rp1,1 triliun dengan jangka waktu 5 tahun. Namun, Lapindo sudah melunasi dalam jangka waktu 2 tahun. "Track record Lapindo itulah yang menjadi salah satu pertimbangan untuk memberi kredit lagi," urai Emir Firdaus.
Politisi asal PAN tersebut menambahkan, dari keterangan Menteri PU, kredit itu akan segera dicairkan sehingga bisa segera dibayarkan ke korban lumpur. Sebab, sesuai komitmen Lapindo akan melunasi pembayaran akhir tahun 2012.
Anggota Pansus Lumpur DPRD Sidoarjo, H.M. Zainul Lutfi menambahkan, dana yang dibutuhkan Lapindo untuk melunasi ganti rugi korban lumpur sekitar Rp867 miliar. Saat ini Minarak sudah mempunyai dana sekitar Rp200-250 miliar.
Dengan demikian, lanjut Lutfi, Minarak butuh dana kredit minimal Rp600 miliar. "Semoga saja BRI segera mengucurkan kreditnya agar pembayaran ganti rugi korban lumpur segera tuntas," tandasnya.
Sunarto, salah satu perwakilan korban lumpur asal Desa Renokenongo menyambut baik pemberian kredit dari BRI ke Lapindo. "Kalau tidak ada campur tangan dari pemerintah, penyelesaian ganti rugi akan molor," ucapnya.
Oleh karena itu, korban lumpur berharap agar kredit yang akan diberikan BRI ke Lapindo bisa dicairkan dalam bulan ini. Sehingga, semua pembayaran aset warga bisa dilunasi akhir tahun ini.
Jika waktunya tidak mencukupi, pelunasan bisa dilakukan Januari 2013, daripada menunggu janji Minarak yang akan melunasi pembayaran Mei 2013 jika tidak ada dana kredit. "Dari dulu kita sudah minta pemerintah untuk turun tangan. Dengan dana kredit itu diharapkan masalah ganti rugi lumpur bisa tuntas," tegas Sunarto.
Sekedar diketahui, Minarak mulai mentransfer pembayaran ganti rugi korban lumpur 5 Desember lalu. Tiap berkas ditransfer Rp5 juta, sayangnya tidak semua warga menerima pembayaran.
Bahkan, Lapindo Brantas Inc minta waktu lagi untuk menuntaskan pembayaran ganti rugi korban lumpur sampai Mei 2013. Pasalnya, sampai akhir tahun ini hanya tersedia dana Rp200 miliar.
Kepastian itu setelah Panitia Khusus (Pansus) Lumpur DPRD Sidoarjo menemui Menteri PU Joko Kirmanto, di Jakarta. Kepada Pansus, Menteri yang juga menjabat Ketua Dewan Pengarah BPLS mengaku sudah melobi pihak BRI.
Ketua Pansus Lumpur DPRD Sidoarjo Emir Firdaus mengatakan, dalam pertemuan dengan Joko Kirmanto dibahas penyelesaian ganti rugi korban lumpur. "Pak Joko Kirmanto sudah berkoordinasi dengan pihak BRI ada sinyal baik akan memberi kredit ke Minarak," aku Emir Firdaus.
Kenapa BRI memberi sinyal akan mengucurkan kredit ke Lapindo Brantas Inc melalui anak perusahaannya PT Minarak Lapindo Jaya? Menurut Emir, BRI pernah memberi kredit ke Lapindo tahun 2009 lalu juga untuk membayar ganti rugi korban lumpur.
Besaran kredit yang dikucurkan kala itu sebesar Rp1,1 triliun dengan jangka waktu 5 tahun. Namun, Lapindo sudah melunasi dalam jangka waktu 2 tahun. "Track record Lapindo itulah yang menjadi salah satu pertimbangan untuk memberi kredit lagi," urai Emir Firdaus.
Politisi asal PAN tersebut menambahkan, dari keterangan Menteri PU, kredit itu akan segera dicairkan sehingga bisa segera dibayarkan ke korban lumpur. Sebab, sesuai komitmen Lapindo akan melunasi pembayaran akhir tahun 2012.
Anggota Pansus Lumpur DPRD Sidoarjo, H.M. Zainul Lutfi menambahkan, dana yang dibutuhkan Lapindo untuk melunasi ganti rugi korban lumpur sekitar Rp867 miliar. Saat ini Minarak sudah mempunyai dana sekitar Rp200-250 miliar.
Dengan demikian, lanjut Lutfi, Minarak butuh dana kredit minimal Rp600 miliar. "Semoga saja BRI segera mengucurkan kreditnya agar pembayaran ganti rugi korban lumpur segera tuntas," tandasnya.
Sunarto, salah satu perwakilan korban lumpur asal Desa Renokenongo menyambut baik pemberian kredit dari BRI ke Lapindo. "Kalau tidak ada campur tangan dari pemerintah, penyelesaian ganti rugi akan molor," ucapnya.
Oleh karena itu, korban lumpur berharap agar kredit yang akan diberikan BRI ke Lapindo bisa dicairkan dalam bulan ini. Sehingga, semua pembayaran aset warga bisa dilunasi akhir tahun ini.
Jika waktunya tidak mencukupi, pelunasan bisa dilakukan Januari 2013, daripada menunggu janji Minarak yang akan melunasi pembayaran Mei 2013 jika tidak ada dana kredit. "Dari dulu kita sudah minta pemerintah untuk turun tangan. Dengan dana kredit itu diharapkan masalah ganti rugi lumpur bisa tuntas," tegas Sunarto.
Sekedar diketahui, Minarak mulai mentransfer pembayaran ganti rugi korban lumpur 5 Desember lalu. Tiap berkas ditransfer Rp5 juta, sayangnya tidak semua warga menerima pembayaran.
Bahkan, Lapindo Brantas Inc minta waktu lagi untuk menuntaskan pembayaran ganti rugi korban lumpur sampai Mei 2013. Pasalnya, sampai akhir tahun ini hanya tersedia dana Rp200 miliar.
(gpr)
Lihat Juga :
