Petani garam di Surabaya merasa tidak diperhatikan
Rabu, 26 Desember 2012 - 17:52 WIB
Petani garam di Surabaya merasa tidak diperhatikan
A
A
A
Sindonews.com - Himpunan Masyarakat Petani Garam (HMPG) menganggap kebijakan pemerintah provinsi (Pemprov) di bawah kendali duet Soekarwo-Saifullah Yusuf masih belum sepenuhnya pro terhadap petani garam.
Sampai saat ini, HMPG belum menyatakan dukungan dalam Pilgub Jatim 2013 mendatang karena masih perlu melakukan Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil).
"HMPG akan selalu mendukung pemerintahan siapapun. Kami akan bermitra dengan pemerintah asalkan kebijakan yang diterapkan tidak merugikan petani garam," kata Ketua HMPG Mohammad Hasan, di Surabaya, Rabu (26/12/2012).
HMPG akan selalu bermitra dengan pemerintah asalkan selalu tetap dalam pemberdayaan petani garam di Jawa Timur. Hasan mengatakan, selama kepemimpinan KarSa yang hampir empat tahun ini memang sudah sesuai dengan visi dan misi selama kampanye, yakni dengan Jargon 'APBD Untuk Rakyat'.
Namun khusus untuk kebijakan propetani garam, Pemprov Jatim masih setengah hati atau belum mengawal kepentingan petani garam.
Contohya, Pemprov Jatim masih belum merealisasikan permintaan petani garam untuk mendapatkan bagian lahan yang selama ini dikelola oleh PT Garam.
"Komitmen terhadap petani garam oleh Pemprov Jatim bukan hanya pada bidang produksi saja tetapi harus dalam bidang pemberdayaan," tuturnya.
Terkait dukungan, kata Hasan, HMPG masih belum menyatakan dukungan pada pilgub Jatim 2013 mendatang. Keputusan terhadap dukungan itu perlu dilakukan musyawarah terlebih dahulu dengan anggota.
"Dukungan HMPG Jatim secara organisasi terkait Pilgub, baru akan dibahas dalam Rakerwil akhir Januari 2013 di Surabaya. Jadi kalau sekarang kami netral saja," tukasnya.
Rakerwil itu, akan dilakukan pada Januari 2013 mendatang dengan Ketua kelompok petani garam dari 11 kabupaten dan kota di wilayah Jatim.
Sampai saat ini, HMPG belum menyatakan dukungan dalam Pilgub Jatim 2013 mendatang karena masih perlu melakukan Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil).
"HMPG akan selalu mendukung pemerintahan siapapun. Kami akan bermitra dengan pemerintah asalkan kebijakan yang diterapkan tidak merugikan petani garam," kata Ketua HMPG Mohammad Hasan, di Surabaya, Rabu (26/12/2012).
HMPG akan selalu bermitra dengan pemerintah asalkan selalu tetap dalam pemberdayaan petani garam di Jawa Timur. Hasan mengatakan, selama kepemimpinan KarSa yang hampir empat tahun ini memang sudah sesuai dengan visi dan misi selama kampanye, yakni dengan Jargon 'APBD Untuk Rakyat'.
Namun khusus untuk kebijakan propetani garam, Pemprov Jatim masih setengah hati atau belum mengawal kepentingan petani garam.
Contohya, Pemprov Jatim masih belum merealisasikan permintaan petani garam untuk mendapatkan bagian lahan yang selama ini dikelola oleh PT Garam.
"Komitmen terhadap petani garam oleh Pemprov Jatim bukan hanya pada bidang produksi saja tetapi harus dalam bidang pemberdayaan," tuturnya.
Terkait dukungan, kata Hasan, HMPG masih belum menyatakan dukungan pada pilgub Jatim 2013 mendatang. Keputusan terhadap dukungan itu perlu dilakukan musyawarah terlebih dahulu dengan anggota.
"Dukungan HMPG Jatim secara organisasi terkait Pilgub, baru akan dibahas dalam Rakerwil akhir Januari 2013 di Surabaya. Jadi kalau sekarang kami netral saja," tukasnya.
Rakerwil itu, akan dilakukan pada Januari 2013 mendatang dengan Ketua kelompok petani garam dari 11 kabupaten dan kota di wilayah Jatim.
(gpr)
Lihat Juga :
