Kaltim tak mau gagal seperti divestasi KPC
A
A
A
Sindonews.com - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) bersikukuh terlibat dalam pengelolaan kawasan eksplorasi migas Blok Mahakam. Gubernur Kaltim, Awang Faroek Ishak menyatakan, pihaknya tidak ingin gagal seperti saat upaya divestasi saham PT Kaltim Prima Coal (KPC).
Tidak ada hasil yang bisa diraih dari perjuangan menguasai saham pengelolaan tambang batu bara terbesar di Kutai Timur itu karena tidak solidnya pemangku kepentingan di daerah. Kepentingan individu dan kelompok harus disingkirkan. Tidak boleh ada dikotomi provinsi dengan kabupaten dan kota, sebab muara perjuangan ini adalah untuk kepentingan rakyat.
“Kegagalan kita saat divestasi KPC harus jadi pengalaman. Karena tidak kompak, kita gagal. Akhirnya kita tidak mendapat apa-apa,” kata Awang usai menerima Aliansi Rakyat Kaltim untuk Blok Mahakam, Kamis (3/1/2013).
Ia berharap, semua pemangku kepentingan bersatu untuk memperjuangkan Blok mahakam. Daerah harus terlibat agar keuntungannya dapat dinikmati masyarakat secara langsung.
“Perjuangan ini tidak boleh dilakukan secara parsial. Harus komprehensif dan integral. Jangan sepotong-potong, tetapi harus melibatkan lintas sektor agar tujuan bisa dicapai dengan hasil yang baik pula,” ujar Awang.
Untuk perjuangan Blok Mahakam ini, secara pribadi Gubernur Awang menegaskan bahwa kontrak besar pengelolaan migas (bukan hanya Total E&P), seharusnya tidak lagi diperpanjang ketika kontrak berakhir. Ini harus dilakukan agar negara (termasuk daerah di dalamnya), benar-benar berdaulat atas pengelolaan sumber daya alam yang dimiliki, bukan sekadar menjadi penonton.
“Kita harus tegas dalam perjuangan ini. Atas nama pribadi, saya tegaskan, kontrak-kontrak besar jangan dilanjutkan,” tegas Awang.
Gubernur menambahkan, para pengusaha Kaltim boleh gagal berpartisipasi dalam pengelolaan kontrak-kontrak besar tambang batubara, tetapi peluang untuk pengelolaan migas masih terbuka luas. Kesempatan ini pun harus direspon dengan baik para pengusaha lokal untuk menegaskan kesiapan daerah, terutama dalam hal dukungan pendanaan pengelolaan blok migas.
Harapan bagi Kaltim cukup terbuka, sebab sinyal positif sudah diterima Gubernur Awang saat bertemu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jero Wacik, beberapa waktu lalu.
“Presiden SBY sudah mengatakan, jangan sampai Kaltim lost opportunity (kehilangan kesempatan). Sedangkan Pak Jero Wacik (Menteri ESDM) berpesan, provinsi dan kabupaten/kota harus kompak. Pesan ini harus kita pahami dengan baik,” ungkap Awang.
Tidak ada hasil yang bisa diraih dari perjuangan menguasai saham pengelolaan tambang batu bara terbesar di Kutai Timur itu karena tidak solidnya pemangku kepentingan di daerah. Kepentingan individu dan kelompok harus disingkirkan. Tidak boleh ada dikotomi provinsi dengan kabupaten dan kota, sebab muara perjuangan ini adalah untuk kepentingan rakyat.
“Kegagalan kita saat divestasi KPC harus jadi pengalaman. Karena tidak kompak, kita gagal. Akhirnya kita tidak mendapat apa-apa,” kata Awang usai menerima Aliansi Rakyat Kaltim untuk Blok Mahakam, Kamis (3/1/2013).
Ia berharap, semua pemangku kepentingan bersatu untuk memperjuangkan Blok mahakam. Daerah harus terlibat agar keuntungannya dapat dinikmati masyarakat secara langsung.
“Perjuangan ini tidak boleh dilakukan secara parsial. Harus komprehensif dan integral. Jangan sepotong-potong, tetapi harus melibatkan lintas sektor agar tujuan bisa dicapai dengan hasil yang baik pula,” ujar Awang.
Untuk perjuangan Blok Mahakam ini, secara pribadi Gubernur Awang menegaskan bahwa kontrak besar pengelolaan migas (bukan hanya Total E&P), seharusnya tidak lagi diperpanjang ketika kontrak berakhir. Ini harus dilakukan agar negara (termasuk daerah di dalamnya), benar-benar berdaulat atas pengelolaan sumber daya alam yang dimiliki, bukan sekadar menjadi penonton.
“Kita harus tegas dalam perjuangan ini. Atas nama pribadi, saya tegaskan, kontrak-kontrak besar jangan dilanjutkan,” tegas Awang.
Gubernur menambahkan, para pengusaha Kaltim boleh gagal berpartisipasi dalam pengelolaan kontrak-kontrak besar tambang batubara, tetapi peluang untuk pengelolaan migas masih terbuka luas. Kesempatan ini pun harus direspon dengan baik para pengusaha lokal untuk menegaskan kesiapan daerah, terutama dalam hal dukungan pendanaan pengelolaan blok migas.
Harapan bagi Kaltim cukup terbuka, sebab sinyal positif sudah diterima Gubernur Awang saat bertemu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jero Wacik, beberapa waktu lalu.
“Presiden SBY sudah mengatakan, jangan sampai Kaltim lost opportunity (kehilangan kesempatan). Sedangkan Pak Jero Wacik (Menteri ESDM) berpesan, provinsi dan kabupaten/kota harus kompak. Pesan ini harus kita pahami dengan baik,” ungkap Awang.
(dmd)