Pengusaha desak pemerintah atur tata niaga sapi

Sindonews.com - Pedagang dagi sapi menuntut pemerintah mengatur tata niaga sapi dan daging sapi. Tata niaga ini diharapkan mampu mengendalikan harga jual di pasaran.

Ketua Asosiasi Pengusaha Daging Sapi dan Sapi Potong Indonesia (Apdasi) Jawa barata (Jabar), Dadang Iskandar menuntut pemerintah turun tangan mengatur tata niaga sapi. Selama ini, pergerakan harga daging sapi sepenuhnya diserahkan pada mekanisme pasar. Akibatnya, pergerakan harga cenderung tak terkendali.

“Tata niaga sapi potong sangat carut marut. Harga daging sapi bebas bergerak di pasaran. Ini hanya menguntungkan segelintir orang. Sementara, harga di tingkat peternak, tidak ada kenaikan signifikan,” jelas Dadang Iskandar, di Bandung, Kamis (24/1/2013).

Keikutsertaan pemerintah dalam mengatur tata niaga daging sapi, diharapkan menguntungkan semua pihak. Tingginya harga daging sapi antara Rp90 ribu per kilogram (kg) sampai RP100 ribu per kg, menyebabkan turunnya daya beli masyarakat.

"Pemerintah bisa melakukan impor sapi trading untuk mengendalikan harga dan memenuhi permintaan pasar," ujar dia.

Sayang, pemerintah hanya memperkenankan impor sapi dengan bobot maksimal 350 kg. Sementara bobot sapi siap potong bisa mencapai 500 kg per ekor.

Senada dengan Dadang, Sekretaris Peternak Sapi dan Kerbau Indonesia (PSKI), Robby Agustiar juga mendukung usulan Apdasi Jabar agar pemerintah mengatur tata niaga sapi.

Sebagai peternak, lanjut Robby, pihaknya menginginkan keuntungan yang besar sesuai dengan harga jual sapi potong di tingkat konsumen. “Kami juga menginginkan penjualan sapi dari tingkat peternak, tidak melalui perantara. Mestinya langsung ke pedagang," jelas Robby.