Kebutuhan rumah layak huni di Papua masih besar
Selasa, 29 Januari 2013 - 16:18 WIB
Kebutuhan rumah layak huni di Papua masih besar
A
A
A
Sindonews.com - Menteri Perumahan Rakyat (Menpera) Djan Faridz menyatakan, kebutuhan rumah layak huni di Papua dan Papua Barat saat ini masih cukup besar.
Berdasarkan data yang ada di Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) tahun 2010, kekurangan rumah di Papua dan Papua Barat masing-masing sebesar 51.262 unit dan 88.966 unit rumah yang tersebar di sejumlah kota di wilayah tersebut.
“Kekurangan rumah di Papua dan Papua Barat dari data Kemenpera berjumlah masing-masing 51.262 unit dan 88.966 unit. Tentunya kebutuhan rumah layak huni di dua daerah tersebut sangat besar,” ujar kata Djan dalam rilisnya di Jakarta, Selasa (29/1/2013).
Lebih lanjut Menpera menerangkan, kebutuhan rumah di provinsi paling timur Indonesia tersebut tersebar di enam wilayah, yakni Kota Sorong, Kota Jayapura, Kabupaten Manokwari, Kabupaten Mimika, Kabupaten Jayawijaya dan Kabupaten Puncak Jaya, dimana dua daerah terakhir tersebut berada di daerah dataran tinggi dan pegunungan.
Untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat di Papua dan Papua Barat, Menpera berharap para pengembang bisa ikut membangun rumah yang dapat dijual kepada masyarakat dengan kriteria tertentu.
Dalam hal ini, Kemenpera juga akan memberikan bantuan kredit ringan melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang disalurkan kepada masyarakat melalui perbankan, sehingga cicilan setiap bulan relatif lebih rendah dari yang seharusnya.
Pola pasokan rumah tersebut hanya dapat dilakukan jika ada calon konsumen dan pengembang yang mau dan mampu membangun serta menjual rumah sederhana dengan bantuan FLPP di Papua dan Papua Barat dengan harga jual paling tinggi Rp145 juta per unit, serta terdapat bank penyalur KPR di kabupaten/kota setempat.
Sementara itu, Kepala Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat (UP4B) Bambang Darmono mengungkapkan, pemerintah terus berupaya meningkatkan koordinasi guna mempercepat pembangunan serta peningkatan kesejahteraan rakyat di dua daerah tersebut. Salah satunya, dengan koordinasi program pembangunan antar kementerian/lembaga serta instansi terkait.
“Kami berharap dengan koordinasi program yang baik antar kementerian/lembaga serta instansi terkait dan pemda setempat, program pembangunan di Papua dan Papua Barat bisa terlaksana dengan baik,” harap Djan.
Berdasarkan data yang ada di Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) tahun 2010, kekurangan rumah di Papua dan Papua Barat masing-masing sebesar 51.262 unit dan 88.966 unit rumah yang tersebar di sejumlah kota di wilayah tersebut.
“Kekurangan rumah di Papua dan Papua Barat dari data Kemenpera berjumlah masing-masing 51.262 unit dan 88.966 unit. Tentunya kebutuhan rumah layak huni di dua daerah tersebut sangat besar,” ujar kata Djan dalam rilisnya di Jakarta, Selasa (29/1/2013).
Lebih lanjut Menpera menerangkan, kebutuhan rumah di provinsi paling timur Indonesia tersebut tersebar di enam wilayah, yakni Kota Sorong, Kota Jayapura, Kabupaten Manokwari, Kabupaten Mimika, Kabupaten Jayawijaya dan Kabupaten Puncak Jaya, dimana dua daerah terakhir tersebut berada di daerah dataran tinggi dan pegunungan.
Untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat di Papua dan Papua Barat, Menpera berharap para pengembang bisa ikut membangun rumah yang dapat dijual kepada masyarakat dengan kriteria tertentu.
Dalam hal ini, Kemenpera juga akan memberikan bantuan kredit ringan melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang disalurkan kepada masyarakat melalui perbankan, sehingga cicilan setiap bulan relatif lebih rendah dari yang seharusnya.
Pola pasokan rumah tersebut hanya dapat dilakukan jika ada calon konsumen dan pengembang yang mau dan mampu membangun serta menjual rumah sederhana dengan bantuan FLPP di Papua dan Papua Barat dengan harga jual paling tinggi Rp145 juta per unit, serta terdapat bank penyalur KPR di kabupaten/kota setempat.
Sementara itu, Kepala Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat (UP4B) Bambang Darmono mengungkapkan, pemerintah terus berupaya meningkatkan koordinasi guna mempercepat pembangunan serta peningkatan kesejahteraan rakyat di dua daerah tersebut. Salah satunya, dengan koordinasi program pembangunan antar kementerian/lembaga serta instansi terkait.
“Kami berharap dengan koordinasi program yang baik antar kementerian/lembaga serta instansi terkait dan pemda setempat, program pembangunan di Papua dan Papua Barat bisa terlaksana dengan baik,” harap Djan.
(rna)
