Pemkab tak tahu Sultan batalkan bandara Kulonprogo
Selasa, 29 Januari 2013 - 18:51 WIB
Pemkab tak tahu Sultan batalkan bandara Kulonprogo
A
A
A
Sindonews.com – Pemkab Kulonprogo justru tidak tahu jika Gubernur DIY Sri Sultan HB X sudah meminta Angkasa Pura I mengajukan lokasi alternatif, selain Kulonprogo untuk bandara internasional pengganti Bandara Adisutjipto. Pemkab bergeming, dan tetap ingin bandara dibangun di wilayahnya.
Triyono, Ketua Panitia Lokal pembangunan bandara mengatakan, pihaknya belum mengetahui permintaan Sultan kepada Angkasa Pura. Menurutnya, Pemkab masih tetap menjalankan proses identifikasi awal lahan yang diproyeksikan sebagai calon lokasi bandara, berdasarkan masterplan.
Negosiasi harga tanah akan dilakukan Badan Pertanahan Nasional (BPN) DIY, berdasarkan penilaian appraisal. “Jika masyarakat menyetujui hasil appraisal, prosesnya bisa berjalan terus. Kalau keberatan, kan bisa mengajukan ke pengadilan biar nanti diputuskan pengadilan. Jadi itu prosesnya sebelum negosiasi soal harga tanah,” katanya Kulonprogo, Selasa (29/1/2013).
Dia mengatakan, hingga kini Pemkab, melalui Bupati maupun Sekda, bahkan mengajak serta anggota dewan terus menjalin komunikasi terkait bandara. Dalam komunikasi itu, kata dia, tidak pernah disinggung perihal pembatalan pembangunan bandara di Kulonprogo.
"Justru dalam komunikasi itu kami sepakat untuk mendesak Angkasa Pura agar mempercepat proses yang sudah dilakukan selama ini. Jadi kalau soal pembatalan kami belum pernah mendengar itu," terangnya.
Jika prosesnya tetap dibiarkan berjalan lambat, lanjut dia, dikhawatirkan masyarakat akan semakin bingung. Bahkan proses yang lamban dapat mempengaruhi kepercayaan masyaakat kepada Pemkab maupun pemrakarsa pembangunan bandara.
Sebagai informasi, rencana pembangunan bandara di Kulonprogo batal karena harga tanah di daerah tersebut melonjak dari Rp20.000-Rp50.000 permeter menjadi Rp300.000-Rp500.000 per meter.
Triyono, Ketua Panitia Lokal pembangunan bandara mengatakan, pihaknya belum mengetahui permintaan Sultan kepada Angkasa Pura. Menurutnya, Pemkab masih tetap menjalankan proses identifikasi awal lahan yang diproyeksikan sebagai calon lokasi bandara, berdasarkan masterplan.
Negosiasi harga tanah akan dilakukan Badan Pertanahan Nasional (BPN) DIY, berdasarkan penilaian appraisal. “Jika masyarakat menyetujui hasil appraisal, prosesnya bisa berjalan terus. Kalau keberatan, kan bisa mengajukan ke pengadilan biar nanti diputuskan pengadilan. Jadi itu prosesnya sebelum negosiasi soal harga tanah,” katanya Kulonprogo, Selasa (29/1/2013).
Dia mengatakan, hingga kini Pemkab, melalui Bupati maupun Sekda, bahkan mengajak serta anggota dewan terus menjalin komunikasi terkait bandara. Dalam komunikasi itu, kata dia, tidak pernah disinggung perihal pembatalan pembangunan bandara di Kulonprogo.
"Justru dalam komunikasi itu kami sepakat untuk mendesak Angkasa Pura agar mempercepat proses yang sudah dilakukan selama ini. Jadi kalau soal pembatalan kami belum pernah mendengar itu," terangnya.
Jika prosesnya tetap dibiarkan berjalan lambat, lanjut dia, dikhawatirkan masyarakat akan semakin bingung. Bahkan proses yang lamban dapat mempengaruhi kepercayaan masyaakat kepada Pemkab maupun pemrakarsa pembangunan bandara.
Sebagai informasi, rencana pembangunan bandara di Kulonprogo batal karena harga tanah di daerah tersebut melonjak dari Rp20.000-Rp50.000 permeter menjadi Rp300.000-Rp500.000 per meter.
(gpr)
Lihat Juga :
