IPO tidak direstui, Pegadaian tak risau
A
A
A
Sindonews.com - PT Pegadaian Persero mengaku tidak risau meski rencana melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI) gagal karena tidak mendapat restu dari pemerintah. Pegadaian masih memiliki banyak sumber dana untuk melakukan investasi, misalnya dari pinjaman perbankan dan obiligasi.
"Selama ini kan kita dapat support dari perbankan, dari obiligasi. Ya tidak apa-apa kalau tidak jadi IPO (initial public offering)," kata Direktur Utama Pegadaian Suwhono usai menghadiri BUMN Marketeers Club di Graha Sucofindo, Jakarta, Rabu (30/1/2013).
Suwhono menyebut, sudah ada delapan bank yang siap memberikan pinjaman kepada BUMN jasa gadai tersebut. "Pinjaman dari delapan (bank), Bank Mandiri, BRI ,BNI, BCA, Permata, sindikasi BPD," ungkap dia.
Adapun kebutuhan pendanaan perseroan tahun ini sebesar Rp8 triliun, yang akan diperoleh dari pinjaman perbankan maupun penerbitan obligasi. Namun, belum diketahui kapan obiligasi tersebut akan diterbitkan. Perseroan masih melihat waktu yang tepat untuk menerbitkan surat utangnya agar diserap pasar.
Seperti diketahui, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Dahlan Iskan menyatakan, PT Pos Indonesia dan PT Pegadaian belum akan IPO pada tahun ini karena tidak mendapat persetujuan Komite Privatisasi dalam Rapat Koordinasi Kementerian Perekonomian.
"Karena yang diajukan (Pegadaian dan Pos Indonesia) tadi belum disetujui, ya kita cari lagi. Pos dan Pegadaian belum akan IPO tahun ini," kata Dahlan pekan lalu.
Dahlan mengungkapkan, Pegadaian tidak diizinkan melepas saham ke publik karena dikhawatirkan akan menjadi berorientasi laba (profit oriented) dan melupakan fungsi sosialnya melayani masyarakat yang membutuhkan pinjaman.
Penolakkan Pegadaian untuk bisa menjadi perusahaan emiten ini sudah kali ketiganya. Pasalnya, BUMN yang baru menjadi perseroan terbatas (PT) pada tahun lalu ini, tidah mendapat restu dua kali dari Komite Privatisasi meski sudah berkomitmen akan tetap menjaga suku bunganya tidak tinggi pasca IPO.
"Selama ini kan kita dapat support dari perbankan, dari obiligasi. Ya tidak apa-apa kalau tidak jadi IPO (initial public offering)," kata Direktur Utama Pegadaian Suwhono usai menghadiri BUMN Marketeers Club di Graha Sucofindo, Jakarta, Rabu (30/1/2013).
Suwhono menyebut, sudah ada delapan bank yang siap memberikan pinjaman kepada BUMN jasa gadai tersebut. "Pinjaman dari delapan (bank), Bank Mandiri, BRI ,BNI, BCA, Permata, sindikasi BPD," ungkap dia.
Adapun kebutuhan pendanaan perseroan tahun ini sebesar Rp8 triliun, yang akan diperoleh dari pinjaman perbankan maupun penerbitan obligasi. Namun, belum diketahui kapan obiligasi tersebut akan diterbitkan. Perseroan masih melihat waktu yang tepat untuk menerbitkan surat utangnya agar diserap pasar.
Seperti diketahui, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Dahlan Iskan menyatakan, PT Pos Indonesia dan PT Pegadaian belum akan IPO pada tahun ini karena tidak mendapat persetujuan Komite Privatisasi dalam Rapat Koordinasi Kementerian Perekonomian.
"Karena yang diajukan (Pegadaian dan Pos Indonesia) tadi belum disetujui, ya kita cari lagi. Pos dan Pegadaian belum akan IPO tahun ini," kata Dahlan pekan lalu.
Dahlan mengungkapkan, Pegadaian tidak diizinkan melepas saham ke publik karena dikhawatirkan akan menjadi berorientasi laba (profit oriented) dan melupakan fungsi sosialnya melayani masyarakat yang membutuhkan pinjaman.
Penolakkan Pegadaian untuk bisa menjadi perusahaan emiten ini sudah kali ketiganya. Pasalnya, BUMN yang baru menjadi perseroan terbatas (PT) pada tahun lalu ini, tidah mendapat restu dua kali dari Komite Privatisasi meski sudah berkomitmen akan tetap menjaga suku bunganya tidak tinggi pasca IPO.
(rna)