Depok resmi memiliki PDAM
Depok resmi memiliki PDAM
A
A
A
Sindonews.com - Pemerintah Kota Depok kini memiliki Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) sendiri. Hal tersebut ditandai dengan dilantiknya jajaran pengurus PDAM oleh Wali Kota Depok, Nur Mahmudi Ismail periode 2013-2017.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Depok, Etty Suryahati diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas PDAM, dan Kepala UPT Air Bersih Kota Depok M Kholik ditunjuk sebagai pimpinan direksi PDAM.
"Ini amanah dari perda percepatan proses pemisahan PDAM dari PDAM Kahuripan Bogor, menjadi Kahuripan dan Depok. Ini bukan mendadak atau perhelatan politik, tetapi pemahaman dan kebutuhan masyarakat terkait pelayanan PDAM," ujar Nur Mahmudi kepada wartawan, Rabu (30/1/2013).
Melalui pendekatan kajian, analisa ekonomi, dan kemasyarakatan, akhirnya disusun Perda untuk mempercepat pemisahan PDAM ini dengan berbagai tahapan. "Beberapa tahapan kepada kami, telah kami lakukan berbagai mekanisme, untuk menyelesaikan beberapa tugas, tahapan terkahir yakni membentuk panitia seleksi oleh tim independen UI," ungkapnya.
Pelayanan PDAM, kata Nur Mahmudi, menjadi indikator baik tidaknya managemen pemerintahan. Tujuannya, akses 45 ribu pelanggan warga Depok untuk mendapatkan air minum yang layak semakin mudah.
"Depok agak unik, wilayah permukaan air tanahnya masih bagus, membuat orang Depok tidak pakai PDAM, karena kadang bau kaporit. Karena itu, kota Depok bervariasi, diawali dari tanah sumur, dulu dari sungai langsung, dan dari PDAM," papar dia.
Nur Mahmudi mengatakan, jika wilayah di Depok memiliki kualitas air bawah tanah mengandung logam, warga lebih senang mengambil air PDAM. Selain itu, agar kualitas air bawah tanah tidak terlalu banyak pemakaian dan tidak merusak lingkungan.
"Ada amanah publik dan amanah komersial, tetap didasarkan pada kelayakan biaya operasional, demi kepentingan pelayanan komersial dan akan memberikan kontribusi bagi PAD," ujarnya.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Depok, Etty Suryahati diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas PDAM, dan Kepala UPT Air Bersih Kota Depok M Kholik ditunjuk sebagai pimpinan direksi PDAM.
"Ini amanah dari perda percepatan proses pemisahan PDAM dari PDAM Kahuripan Bogor, menjadi Kahuripan dan Depok. Ini bukan mendadak atau perhelatan politik, tetapi pemahaman dan kebutuhan masyarakat terkait pelayanan PDAM," ujar Nur Mahmudi kepada wartawan, Rabu (30/1/2013).
Melalui pendekatan kajian, analisa ekonomi, dan kemasyarakatan, akhirnya disusun Perda untuk mempercepat pemisahan PDAM ini dengan berbagai tahapan. "Beberapa tahapan kepada kami, telah kami lakukan berbagai mekanisme, untuk menyelesaikan beberapa tugas, tahapan terkahir yakni membentuk panitia seleksi oleh tim independen UI," ungkapnya.
Pelayanan PDAM, kata Nur Mahmudi, menjadi indikator baik tidaknya managemen pemerintahan. Tujuannya, akses 45 ribu pelanggan warga Depok untuk mendapatkan air minum yang layak semakin mudah.
"Depok agak unik, wilayah permukaan air tanahnya masih bagus, membuat orang Depok tidak pakai PDAM, karena kadang bau kaporit. Karena itu, kota Depok bervariasi, diawali dari tanah sumur, dulu dari sungai langsung, dan dari PDAM," papar dia.
Nur Mahmudi mengatakan, jika wilayah di Depok memiliki kualitas air bawah tanah mengandung logam, warga lebih senang mengambil air PDAM. Selain itu, agar kualitas air bawah tanah tidak terlalu banyak pemakaian dan tidak merusak lingkungan.
"Ada amanah publik dan amanah komersial, tetap didasarkan pada kelayakan biaya operasional, demi kepentingan pelayanan komersial dan akan memberikan kontribusi bagi PAD," ujarnya.
(izz)
Explore More