Ini kendala pembangunan PLTN di Indonesia
Kamis, 07 Februari 2013 - 15:41 WIB
Ini kendala pembangunan PLTN di Indonesia
A
A
A
Sindonews.com - PT PLN (persero) menegaskan dalam draft Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) 2012-2021, belum ada rencana pemerintah membuat pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) di Tanah Air.
Direktur Utama PLN Nur Pamudji mengakui, pemerintah saat ini membutuhkan pengembangan sistem kelistrikan berjangka panjang hingga 10 tahun untuk mengakomodasi proyek listrik nasional secara menyeluruh. Namun, pembangkit energi nuklir tersebut belum akan dikembangkan di negara ini.
“Selain biaya, keputusan pembangunan PLTN membutuhkan pertimbangan dari berbagai aspek, kebijakan energi, keselamatan nuklir, penerimaan sosial, budaya, perubahan iklim dan perlindungan lingkungan,” kata Nur Pamudji saat ditemui harian SINDO dalam acara Coffee Morning di Direktorat Jenderal Kelistrikann Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis (07/02/2013).
Disamping itu, masih banyak hambatan lain jika pembangkit nuklir tersebut dimasukan dalam RUKN. Hambatan tersebut, diantaranya terkait biaya capital, biaya radioactive waste management dan decommissioning, serta biaya nuclear liability.
Nur Pamudji juga menjelaskan, dalam studi bersama antara perseroan dengan perusahaan listrik luar negeri yang dilakukan tujuh tahun lalu, memproyeksikan bahwa biaya pembangunan PLTN mencapai USD1.700 sen/kW atau USD2.300 sen/kW. Adapun biaya tersebut dihitung berdasarkan biaya bunga pinjaman selama konstruksi.
“Bahkan angka itu masih terlalu rendah jika dibandingkan negara lain. Di negara lain angka pembangunannya jauh lebih tinggi,” ungkap Nur Pamudji.
Direktur Utama PLN Nur Pamudji mengakui, pemerintah saat ini membutuhkan pengembangan sistem kelistrikan berjangka panjang hingga 10 tahun untuk mengakomodasi proyek listrik nasional secara menyeluruh. Namun, pembangkit energi nuklir tersebut belum akan dikembangkan di negara ini.
“Selain biaya, keputusan pembangunan PLTN membutuhkan pertimbangan dari berbagai aspek, kebijakan energi, keselamatan nuklir, penerimaan sosial, budaya, perubahan iklim dan perlindungan lingkungan,” kata Nur Pamudji saat ditemui harian SINDO dalam acara Coffee Morning di Direktorat Jenderal Kelistrikann Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis (07/02/2013).
Disamping itu, masih banyak hambatan lain jika pembangkit nuklir tersebut dimasukan dalam RUKN. Hambatan tersebut, diantaranya terkait biaya capital, biaya radioactive waste management dan decommissioning, serta biaya nuclear liability.
Nur Pamudji juga menjelaskan, dalam studi bersama antara perseroan dengan perusahaan listrik luar negeri yang dilakukan tujuh tahun lalu, memproyeksikan bahwa biaya pembangunan PLTN mencapai USD1.700 sen/kW atau USD2.300 sen/kW. Adapun biaya tersebut dihitung berdasarkan biaya bunga pinjaman selama konstruksi.
“Bahkan angka itu masih terlalu rendah jika dibandingkan negara lain. Di negara lain angka pembangunannya jauh lebih tinggi,” ungkap Nur Pamudji.
(rna)
Lihat Juga :
