BPPT : 2028, Indonesia harusnya miliki PLTN
BPPT : 2028, Indonesia harusnya miliki PLTN
A
A
A
Sindonews.com - Direktur Pusat Teknologi Konversi dan Konservasi Energi Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Oktaufik berpendapat, seharusnya Indonesia sudah memiliki pembangkit listik tenaga nuklir (PLTN) pada 2028 mendatang. Hal itu karena kebutuhan energi nasional akan semakin besar dari tahun ke tahun.
“Sementara pengembangan energi baru terbarukan untuk pembangkit listrik berjalan lambat dan berpotensi menimbulkan krisis energi,” kata dia di Jakarta, Kamis (7/2/2013).
Menurut Oktaufik, beroperasinya PLTN pada 2028 merupakan hal yang realistis. Di sisi lain, juga memperhitungkan kondisi politik nasional dan masa konstruksi. “Mulai dibangun diperkirakan setelah pemilu, ditambah persiapan pembangunan dan konstruksi selama 10 tahun,” kata dia.
Dikatakan dia, PLTN merupakan pembangkit paling cepat dan handal untuk memenuhi kebutuhan pasokan listrik berdaya besar dibandingkan pembangkit energi baru terbarukan lainnya, seperti tenaga surya, panas bumi atau angin.
“Setidaknya pembangkit pertama sudah dimulai dengan pertimbangan teknis berkapasitas 2 gigawatt (GW) dan ditambah pada tahun-tahun sekitar 1 GW per tahun,” tuturnya.
Namun, pihaknya belum berani memastikan biaya investasi untuk membangun PLTN karena perkembangan teknologi yang terus berubah. Pihaknya memperkirakan teknologi yang akan dipakai menggunakan generasi keempat termasuk jenis reaktor bertemperatur tinggi yang sudah mulai digunakan di beberapa negara.
Sedangkan untuk lokasi potensial pembangunan PLTN berada di Bangka atau Kalimantan, di luar ring of fire (pegunungan berapi). Dengan tim penentu yakni, Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan).
Dia juga menjelaskan, berdasarkan rencana Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) hingga 2030 diperlukan tambahan kapasitas pembangkit listrik sebesar 133 GW-199 GW. Adapun untuk pembangkit batu bara mendominasi dengan porsi 65-75 persen, sementara pembangkit bersumber energi baru terbarukan sekitar 20 persen.
“Dengan kebutuhan itu, total investasi yang diperlukan mencapai USD189-USD274 miliar,” jelasnya.
“Sementara pengembangan energi baru terbarukan untuk pembangkit listrik berjalan lambat dan berpotensi menimbulkan krisis energi,” kata dia di Jakarta, Kamis (7/2/2013).
Menurut Oktaufik, beroperasinya PLTN pada 2028 merupakan hal yang realistis. Di sisi lain, juga memperhitungkan kondisi politik nasional dan masa konstruksi. “Mulai dibangun diperkirakan setelah pemilu, ditambah persiapan pembangunan dan konstruksi selama 10 tahun,” kata dia.
Dikatakan dia, PLTN merupakan pembangkit paling cepat dan handal untuk memenuhi kebutuhan pasokan listrik berdaya besar dibandingkan pembangkit energi baru terbarukan lainnya, seperti tenaga surya, panas bumi atau angin.
“Setidaknya pembangkit pertama sudah dimulai dengan pertimbangan teknis berkapasitas 2 gigawatt (GW) dan ditambah pada tahun-tahun sekitar 1 GW per tahun,” tuturnya.
Namun, pihaknya belum berani memastikan biaya investasi untuk membangun PLTN karena perkembangan teknologi yang terus berubah. Pihaknya memperkirakan teknologi yang akan dipakai menggunakan generasi keempat termasuk jenis reaktor bertemperatur tinggi yang sudah mulai digunakan di beberapa negara.
Sedangkan untuk lokasi potensial pembangunan PLTN berada di Bangka atau Kalimantan, di luar ring of fire (pegunungan berapi). Dengan tim penentu yakni, Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan).
Dia juga menjelaskan, berdasarkan rencana Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) hingga 2030 diperlukan tambahan kapasitas pembangkit listrik sebesar 133 GW-199 GW. Adapun untuk pembangkit batu bara mendominasi dengan porsi 65-75 persen, sementara pembangkit bersumber energi baru terbarukan sekitar 20 persen.
“Dengan kebutuhan itu, total investasi yang diperlukan mencapai USD189-USD274 miliar,” jelasnya.
(rna)
Explore More