Menteri PU desak BPN bentuk UKK pembebasan lahan

Sindonews.com - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Djoko Kirmanto meminta kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk membentuk Unit Kerja Khusus (UKK) yang menangani pembebasan lahan untuk pembangunan infrastruktur. Selama ini pembebasan lahan ditangani oleh beberapa deputi BPN, sehingga belum menjadi prioritasnya.

"Saya sudah minta ada petugas khusus dengan SK (Surat Keputusan-red) Kepala BPN untuk level yang cukup tinggi untuk nongkrongi pembebasan tanah dan beliau (Kepala BPN-red) sudah setuju," ucap Djoko Kirmanto di Jakarta, Senin (11/2/2013).

Menteri PU meminta agar permintaannya tersebut dapat secepatnya direalisasikan oleh BPN. Hal ini mengingat upaya Kementerian PU yang sedang mempercepat pembangunan jalan tol Trans Jawa. Sementara pembebasan lahan masih menjadi kendala besar bagi Kementerian PU untuk membangun jalan tol.

Sembilan ruas tol Trans Jawa sedang dibangun. Tiga diantaranya menghadapi kendala pembebasan tanah sehingga sulit diselesaikan pembangunannya pada akhir 2014. Ruas jalan tol tersebut yaitu ruas Pejagan-Pemalang, Pemalang-Batang dan Batang-Semarang.

Pembangunan beberapa ruas jalan tol Trans Jawa terancam mundur dan mangrak. Penyebabnya karena masalah pembebasan tanah. Djoko mengungkapkan, salah satu ruas tol yang terancam adalah tol Mojokerto-Kertosono sepanjang 40,5 km.

“Untuk ruas jalan ini sebenarnya tidak ada masalah, duitnya sudah ada, investornya semangat tapi ternyata pembebasan tanahnya malah seret dan tertunda,” katanya.

Ruas jalan tol lain adalah Semarang-Batang-Cirebon, menurut Djoko pembebasan lahan ruas jalan tol ini sangat pelik. Ia tidak yakin pembangunannya bisa selesai pada 2014 mendatang.

Kendati sudah ada Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, Djoko menganggapnya tidak membantu masalah pembebasan lahan. Pasalnya, Djoko mengatakan pembebasan lahan mencapai 583 hari.