Dekopin: Koperasi sulit mengakses KUR
Senin, 11 Februari 2013 - 17:42 WIB
Dekopin: Koperasi sulit mengakses KUR
A
A
A
Sindonews.com - Ketua Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) wilayah Provinsi Jawa Barat (Jabar), Wan Ibrahim menuturkan, sampai saat ini Koperasi masih sulit mengakses program pembiayaan pemerintah, seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), Kredit Cinta Rakyat (KCR), dan lainnya.
Program yang dibuat pemerintah, kata dia, banyak yang berhenti ditengah jalan. "Padahal, masyarakat yang mendapat sosialisasi mulai mengerti terhadap program yang akan dijalankan koperasi," katanya, Senin (11/2/2013).
Ketua DPP Dekopin Nurdin Halid mengatakan, keberpihakan pemerintah terhadap perkembangan koperasi sangat minim dan memprihatinkan. Akibatnya, koperasi sulit berkembang. Kondisi tersebut berbeda dengan negara berkembang lainnya yang menerapkan asas koperasi untuk pengembangan usaha masyarakat.
"Koperasi Unit Desa (KUD) dahulu pernah berperan besar terhadap pengembangan ekonomi desa. Tapi saat ini mulai pudar. Ini yang mestinya menjadi perhatian kita bersama," ujar Nurdin.
Tidak adanya KUD, lanjut dia, menyebabkan ekosistem ekonomi terkadang tidak berjalan maksimal. Seperti terjadi kelangkaan pupuk. Tidak ada institusi yang bisa bertanggung jawab. Sementara petani sangat membutuhkan komoditas tersebut.
Menurutnya, Tidak diterapkannya sistem koperasi secara maksimal, membuat institusi koperasi banyak disalahgunakan. Banyak koperasi simpan pinjam yang dibuat pemodal besar, sehingga keluar dari nilai-nilai koperasi. "Banyak koperasi berjiwa rentenir. Ini tugas kita melakukan revitalisasi koperasi," katanya.
Program yang dibuat pemerintah, kata dia, banyak yang berhenti ditengah jalan. "Padahal, masyarakat yang mendapat sosialisasi mulai mengerti terhadap program yang akan dijalankan koperasi," katanya, Senin (11/2/2013).
Ketua DPP Dekopin Nurdin Halid mengatakan, keberpihakan pemerintah terhadap perkembangan koperasi sangat minim dan memprihatinkan. Akibatnya, koperasi sulit berkembang. Kondisi tersebut berbeda dengan negara berkembang lainnya yang menerapkan asas koperasi untuk pengembangan usaha masyarakat.
"Koperasi Unit Desa (KUD) dahulu pernah berperan besar terhadap pengembangan ekonomi desa. Tapi saat ini mulai pudar. Ini yang mestinya menjadi perhatian kita bersama," ujar Nurdin.
Tidak adanya KUD, lanjut dia, menyebabkan ekosistem ekonomi terkadang tidak berjalan maksimal. Seperti terjadi kelangkaan pupuk. Tidak ada institusi yang bisa bertanggung jawab. Sementara petani sangat membutuhkan komoditas tersebut.
Menurutnya, Tidak diterapkannya sistem koperasi secara maksimal, membuat institusi koperasi banyak disalahgunakan. Banyak koperasi simpan pinjam yang dibuat pemodal besar, sehingga keluar dari nilai-nilai koperasi. "Banyak koperasi berjiwa rentenir. Ini tugas kita melakukan revitalisasi koperasi," katanya.
(izz)
Lihat Juga :
