Total E&P sulit melepas blok Mahakam
Rabu, 13 Februari 2013 - 17:31 WIB
Total E&P sulit melepas blok Mahakam
A
A
A
Sindonews.com - Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini mengakui bahwa Total E&P Indonesie masih sulit melepas blok Mahakam. Terdapat dua alasan mengapa Total E&P dan pemegang saham lainnya Inpex ingin bertahan berinvestasi di blok Mahakam bahkan setelah 2017 nanti.
Menurutnya, terdapat rencana investasi 2013 hingga 2017 yang harus dilakukan agar produksi gas bisa dipelihara untuk memenuhi komitmen dengan pembeli gas sampai 2022, tetapi investasi tersebut baru akan kembali bila Total masih bisa ikut sampai 2022.
Selain itu, terdapat komitmen penjualan gas sampai 2018 hingga 2022 yang harus dipenuhi Total dan Inpex. Sehingga akan nyaman bila meski sudah habis kontrak, Total dan Inpex tetap ikut melewati 2017, bersama operator baru.
“Bila hari ini Total dan Inpex dipastikan tidak ikut, maka bakal ada sejumlah akibat yang didapat,” kata Rudi di Jakarta, Rabu (13/2/2013).
Menurut Rudi, keinginan untuk memasukkan BUMN dan BUMD juga menjadi hal yang perlu diperhitungkan. Pasalnya, pemerintah ingin perusahaan negara dan lokal ikut serta dan belajar berbisnis gas di tempat yang beresiko besar, baik dari sisi investasi maupun teknologi.
“Pasti Mentri ESDM Jero Wacik akan mengambil keputusan paling baik demi kemakmuran dan kesejahteraan bangsa lebih luas,” pungkas Rudi.
Menurutnya, terdapat rencana investasi 2013 hingga 2017 yang harus dilakukan agar produksi gas bisa dipelihara untuk memenuhi komitmen dengan pembeli gas sampai 2022, tetapi investasi tersebut baru akan kembali bila Total masih bisa ikut sampai 2022.
Selain itu, terdapat komitmen penjualan gas sampai 2018 hingga 2022 yang harus dipenuhi Total dan Inpex. Sehingga akan nyaman bila meski sudah habis kontrak, Total dan Inpex tetap ikut melewati 2017, bersama operator baru.
“Bila hari ini Total dan Inpex dipastikan tidak ikut, maka bakal ada sejumlah akibat yang didapat,” kata Rudi di Jakarta, Rabu (13/2/2013).
Menurut Rudi, keinginan untuk memasukkan BUMN dan BUMD juga menjadi hal yang perlu diperhitungkan. Pasalnya, pemerintah ingin perusahaan negara dan lokal ikut serta dan belajar berbisnis gas di tempat yang beresiko besar, baik dari sisi investasi maupun teknologi.
“Pasti Mentri ESDM Jero Wacik akan mengambil keputusan paling baik demi kemakmuran dan kesejahteraan bangsa lebih luas,” pungkas Rudi.
(gpr)
Lihat Juga :
