Indef sodorkan lima rambu liberalisasi ekonomi

Sindonews.com - Institute for Development of Economic and Finance (Indef) menilai, kerja sama perdagangan bebas yang disepakati Indonesia dengan sejumlah negara tidak menguntungkan Indonesia.

Kerja sama tersebut justru merugikan, karena barang-barang impor bisa dengan leluasa menguasai pasar domestik. "Dalam kerja sama FTA (Free Trade Area), kita justru dalam posisi yang tidak diuntungkan. Kita tidak bisa memanfaatkan pasar mereka, justru kita yang kebanjiran impor," ujar pengamat ekonomi Indef, Ahmad Erani Yustika dalam RDPU dengan Komisi VI, Selasa (19/2/2013).

Karena itu, pihaknya mengajukan rambu-rambu liberalisasi perdagangan untuk dimasukkan dalam Rancangan Undang Undang (RUU) Perdagangan. Tujuannya, agar industri nasional Indonesia terlindung dari serangan impor dan dapat menguasai pasar di luar negeri.

"Untuk liberalisasi perdagangan, saya punya lima poin rambu-rambu liberalisasi untuk dipertimbangkan," ujarnya.

Pertama, keran impor hanya dibuka untuk komoditas yang daya saing industri di dalam negeri cukup kuat. Sehingga mampu bersaing dengan barang impor. "Hanya dibuka untuk komoditas yang daya saingnya kuat," kata Ahmad.

Kedua, liberalisasi hanya dibuka untuk komoditi ekspor. Tujuannya, industri nasional bisa menguasai pasar di negara lain. "Hanya untuk komoditas yang berorientasi ekspor," ujarnya.

Ketiga, keran impor boleh dibuka seluas-luasnya untuk bahan baku yang dibutuhkan industri nasional. Sehingga, industri di dalam negeri bisa mendapatkan bahan baku dengan harga murah. "Hanya untuk komoditas yang dipakai untuk bahan baku produksi di dalam negeri," tukas Ahmad.

Keempat, impor juga bisa dibebaskan untuk produk-produk yang tidak bisa dibuat di Indonesia serta tidak ada produk dalam negeri yang bisa mensubstitusi. "Hanya untuk produk yang tidak diproduksi di dalam negeri atau tidak ada substitusinya," sebut dosen Universitas Brawijaya ini.

Terakhir, lanjutnya, liberalisasi baik dilakukan jika tujuannya memperkuat kedaulatan ekonomi. Misalnya dalam hal pangan dan energi. "Hanya dalam rangka penguatan kedaulatan ekonomi, misalnya pangan dan energi," pungkas dia.