Ini janji Mendag kepada perajin tahu-tempe
Rabu, 20 Februari 2013 - 15:16 WIB
Ini janji Mendag kepada perajin tahu-tempe
A
A
A
Sindonews.com - Menteri Perdagangan, Gita Wirjawan mengungkapkan, aksi 'blusukan' di Kampung Semanan dengan berdialog bersama para perajin tahu dan tempe siang ini, berkaitan dengan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) tentang Harga Patokan Pasar (HPP) kedelai yang sedang disiapkan.
Namun, Permendag ini urung diterbitkan karena masih menunggu Peraturan Presiden (Perpres) yang memayungi. Gita menuturkan, Perpres tersebut akan ditandatangani Presiden dalam waktu dekat sehingga Permendag tentang HPP kedelai bisa segera terbit.
"Kenapa kita mau ke sini? Kita lagi dalam proses mengeluarkan peraturan baru dari Kemendag. Sudah dibicarakan sampai ke Bapak Presiden mengenai stabilisasi harga. Peraturan Menteri-nya sudah siap. Tapi saya masih menunggu Perpres ditandatangani Presiden. Insya Allah dalam waktu dekat bisa ditandatangani," jelas Gita kepada para perajin tahu dan tempe di Kampung Semanan, Jakarta, Rabu (20/2/2013).
Mendag optimis, penetapan HPP ini dapat meningkatkan minat para petani produksi untuk menanam kedelai sehingga pasokan kedelai dari dalam negeri meningkat. "Kalau harga ini ditentukan pada harga yang cukup, ini bisa memberikan semangat produksi kedelai di Tanah Air," ujarnya.
Namun, penetapan HPP ini juga harus dijaga agar tidak merugikan konsumen. "Kita juga harus jaga agar konsumen jangan sampai dirugikan. Mereka harus bisa membeli tahu tempe dengan harga terjangkau," ucap Gita.
Pemilik Grup Anchor ini mengaku prihatin dengan ketergantungan Indonesia pada kedelai impor. Saat ini, sebesar 70 persen kebutuhan kedelai nasional dipenuhi melalui impor. "Kenyataannya produksi nasional hanya 700-800 ribu ton, sehingga kita perlu mengimpor 1,6 juta ton," kata dia.
Karena itu, pihaknya berjanji segera mengeluarkan Permendag HPP kedelai demi mewujudkan kedaulatan pangan. "Saya tidak mau janji muluk-muluk, mudah-mudahan Permendag-nya segera keluar dalam waktu dekat," tandas Gita.
Namun, Permendag ini urung diterbitkan karena masih menunggu Peraturan Presiden (Perpres) yang memayungi. Gita menuturkan, Perpres tersebut akan ditandatangani Presiden dalam waktu dekat sehingga Permendag tentang HPP kedelai bisa segera terbit.
"Kenapa kita mau ke sini? Kita lagi dalam proses mengeluarkan peraturan baru dari Kemendag. Sudah dibicarakan sampai ke Bapak Presiden mengenai stabilisasi harga. Peraturan Menteri-nya sudah siap. Tapi saya masih menunggu Perpres ditandatangani Presiden. Insya Allah dalam waktu dekat bisa ditandatangani," jelas Gita kepada para perajin tahu dan tempe di Kampung Semanan, Jakarta, Rabu (20/2/2013).
Mendag optimis, penetapan HPP ini dapat meningkatkan minat para petani produksi untuk menanam kedelai sehingga pasokan kedelai dari dalam negeri meningkat. "Kalau harga ini ditentukan pada harga yang cukup, ini bisa memberikan semangat produksi kedelai di Tanah Air," ujarnya.
Namun, penetapan HPP ini juga harus dijaga agar tidak merugikan konsumen. "Kita juga harus jaga agar konsumen jangan sampai dirugikan. Mereka harus bisa membeli tahu tempe dengan harga terjangkau," ucap Gita.
Pemilik Grup Anchor ini mengaku prihatin dengan ketergantungan Indonesia pada kedelai impor. Saat ini, sebesar 70 persen kebutuhan kedelai nasional dipenuhi melalui impor. "Kenyataannya produksi nasional hanya 700-800 ribu ton, sehingga kita perlu mengimpor 1,6 juta ton," kata dia.
Karena itu, pihaknya berjanji segera mengeluarkan Permendag HPP kedelai demi mewujudkan kedaulatan pangan. "Saya tidak mau janji muluk-muluk, mudah-mudahan Permendag-nya segera keluar dalam waktu dekat," tandas Gita.
(izz)
Lihat Juga :
