Penunjukan importir bawang putih dinilai tidak objektif

Sindonews.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menilai, penunjukan importir bawang putih tidak dilakukan secara objektif. Banyak perusahaan dengan track record tidak jelas mendapatkan banyak alokasi kuota impor bawang putih.

Sementara, perusahaan yang berpengalaman menjalankan impor bawang putih malah diberi alokasi kuota yang minim. Karena itu, DPR menduga ada permainan di balik impor bawang putih.

"Distribusinya (alokasi kuota impor bawang putih) harus berdasarkan kriteria yang objektif. Kita mensinyalir ada permainan di sini," kata Ketua Komisi IV DPR, Romahurmuzy kepada Sindonews, di Jakarta, Kamis (21/2/2013).

Namun, politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini belum dapat memastikan apakah permainan ini terjadi di Kementerian Pertanian (Kementan) atau Kementerian Perdagangan (Kemendag). "Sinyalemen, saya tidak tahu ada di mana," ucap dia.

Menurut Romi, sapaan akrab Romahurmuzy, melonjaknya harga bawang putih saat ini terjadi akibat penunjukan importir bawang putih yang tidak dilakukan secara objektif.

Perusahaan-perusahaan yang tidak berpengalaman, mendapat banyak alokasi kuota impor tersebut, ternyata tidak mampu menjalankan impor dengan baik. Akibatnya, pasokan bawang putih di dalam negeri terganggu dan menjadi mahal.

"Ini muncul karena pelaku-pelaku usaha yang sesungguhnya tidak mendapat kuota lebih besar daripada (pelaku-pelaku usaha) yang baru," ujarnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menginstruksikan jajarannya untuk mengawasi harga bawang putih yang mengalami kenaikan kurang wajar.

Berdasarkan catatannya, harga bawang putih dalam dua bulan belakangan melonjak cukup tajam dari Rp25 ribu mencapai Rp30 ribu per kilogram (kg).