Pertamina diminta perbaiki pengawasan distribusi LPG

Sindonews.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta PT Pertamina (Persero) untuk memperbaiki pengawasan dalam distribusi Liquefied Petroleum Gas (LPG) 12 kilogram (kg) sebelum memberlakukan kenaikan harga.

"Kenaikan harga LPG (12 kg) tahun ini sangat memberatkan bagi masyarakat dan belum tepat, mengingat secara internal masih banyaknya kebocoran dan penyelewengan LPG yang terjadi selama ini akibat kelalaian dalam proses distribusi maupun pemasaran," ujar Anggota Komisi VII DPR, Rofi Munawar dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat (22/2/2013).

Kenaikan harga 12 kg, lanjut Rofi, dikhawatirkannya menyebabkan migrasi konsumen LPG 12 Kg kepada LPG 3 Kg karena adanya disparitas harga yang cukup lebar. Di sisi lain, jika tidak diantisipasi dengan maksimal maka akan memicu penimbunan dan penyelewengan yang dilakukan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Diperkirakan, setiap rupiah kenaikan pada harga tabung LPG 12 kg akan berpotensi menambah konsumsi LPG tabung 3 kg sebesar 108 kg.

Selain itu, pihaknya juga menyatakan keberatan dengan kenaikan harga LPG 12 kg karena adanya kenaikan tarif tenaga listrik (TTL) baru-baru ini. "Faktor eksternal adanya kenaikan TTL menambah fixed cost masyarakat meningkat," tutup Rofi.

Sebelumnya diberitakan, Pertamina akan melakukan penyesuaian harga LPG 12 kg pada awal Maret. Rencananya, kenaikan ini sebesar Rp2.100 per kg, atau naik Rp25 ribu per tabung sehingga harga LPG 12 kg menjadi Rp95 ribu per tabung.

Pertamina mengaku terus mengalami kerugian dari pejualan gas 3 Kg. Pada 2012 saja Pertamina memprediksi mengalami kerugian sebesar Rp5 triliun dari produksi dan penyaluran LPG 12 kg.