Soal Blok Mahakam, Jero Cs dituding bohongi publik
A
A
A
Sindonews.com - Indonesian Resources Research (IRESS) menuding Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jero Wacik, Kepala SKK Migas, Rudi Rubiandini, dan Sekretaris SKK Migas, Gde Pradnyana telah melakukan pembohongan publik terkait kontrak Blok Mahakam dengan tujuan untuk memperpanjang kontrak Total E&P di Blok Mahakam.
"Kemeterian ESDM sejak Oktober 2012 hingga saat ini cenderung memilih untuk memperpanjang kontrak Blok Mahakam kepada Total dan Inpex dibanding mengutamakan BUMN. Untuk itu Kementerian ESDM dan SKK Migas tidak segan-segan melakukan kebohongan publik dan memanipulasi informasi," kata Direktur Eksekutif IRESS, Marwan Batubara dalam keterangan tertulis kepada Sindonews, Senin (25/2/2013).
Marwan menyebut pernyataan bahwa Pertamina tidak mampu mengelola Blok Mahakam sebagai kebohongan publik yang dilakukan Jero. "Menteri Jero Wacik menyatakan Pertamina tidak mau dan tidak mampu mengelola Blok Mahakam," tuturnya.
Selain itu, dia juga menilai Rudi menyodorkan data fiktif terkait cadangan gas di Blok Mahakam. "Profesor Rudi Rubiandini menyatakan pada 2017 cadangan Blok Mahakam tersisa kurang dari 2 TCF," ujar Marwan.
Kemudian, tudingan Gde Pradnyana bahwa ada pihak-pihak yang membuat kekisruhan untuk membesarkan Pertamina agar menguasai Blok Mahakam juga dianggapnya usaha mengelabui masyarakat. "Malah Gde dengan sengaja menyebarkan isu bahwa Pertamina ingin menguasai 100 persen saham Blok Mahakam," ucap dia.
Padahal, lanjut Marwan, Pertamina telah menyatakan keinginan dan kemampuan untuk mengelola Blok Mahakam berulang-ulang sejak Juni 2008 serta telah menyatakan tidak berkeinginan mengelola 100 persen blok tersebut, kecuali akan mengundang partisipasi kontraktor lain, termasuk Total dan Inpex, melalui cara dan prosedur yang berlaku umum sehingga akan menguntungkan negara.
Seperti diketahui, sebelumnya Marwan Batubara mengaku melaporkan Menteri ESDM Jero Wacik, Wamen ESDM Susilo Siwoutomo serta Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait masalah blok Mahakam.
"Kemeterian ESDM sejak Oktober 2012 hingga saat ini cenderung memilih untuk memperpanjang kontrak Blok Mahakam kepada Total dan Inpex dibanding mengutamakan BUMN. Untuk itu Kementerian ESDM dan SKK Migas tidak segan-segan melakukan kebohongan publik dan memanipulasi informasi," kata Direktur Eksekutif IRESS, Marwan Batubara dalam keterangan tertulis kepada Sindonews, Senin (25/2/2013).
Marwan menyebut pernyataan bahwa Pertamina tidak mampu mengelola Blok Mahakam sebagai kebohongan publik yang dilakukan Jero. "Menteri Jero Wacik menyatakan Pertamina tidak mau dan tidak mampu mengelola Blok Mahakam," tuturnya.
Selain itu, dia juga menilai Rudi menyodorkan data fiktif terkait cadangan gas di Blok Mahakam. "Profesor Rudi Rubiandini menyatakan pada 2017 cadangan Blok Mahakam tersisa kurang dari 2 TCF," ujar Marwan.
Kemudian, tudingan Gde Pradnyana bahwa ada pihak-pihak yang membuat kekisruhan untuk membesarkan Pertamina agar menguasai Blok Mahakam juga dianggapnya usaha mengelabui masyarakat. "Malah Gde dengan sengaja menyebarkan isu bahwa Pertamina ingin menguasai 100 persen saham Blok Mahakam," ucap dia.
Padahal, lanjut Marwan, Pertamina telah menyatakan keinginan dan kemampuan untuk mengelola Blok Mahakam berulang-ulang sejak Juni 2008 serta telah menyatakan tidak berkeinginan mengelola 100 persen blok tersebut, kecuali akan mengundang partisipasi kontraktor lain, termasuk Total dan Inpex, melalui cara dan prosedur yang berlaku umum sehingga akan menguntungkan negara.
Seperti diketahui, sebelumnya Marwan Batubara mengaku melaporkan Menteri ESDM Jero Wacik, Wamen ESDM Susilo Siwoutomo serta Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait masalah blok Mahakam.
(izz)