Akses kredit perbankan masih minim
A
A
A
Sindonews.com - Belum semua elemen di masyarakat mampu menjangkau layanan perbankan dan lembaga keuangan. Informasi yang minim, membuat masyarakat sulit untuk mengakses perbankan.
Saat ini, baru sekitar 31,8 persen penduduk atau sekitar 57 juta yang bisa mengakses kredit perbankan. Sistem Informasi Perkreditan Nasional (Sipnas) menjadi salah satu upaya mengembangkan informasi kredit.
Director of Bank Licensing and Banking Information Department of Bank Indonesia, Yetti Septiawati mengatakan, jumlah tersebut diambil dari data Badan Pusat Statistik (BPS). Selain penduduk, jumlah UMKM juga sangat minim atau baru sekitar 55,2 juta unit usaha saja.
Hal tersebut setara dengan 17 persen UMKM yang ada di Indonesia yang bisa mengakses kredit. "KUR (Kredit Usaha Rakyat) baru bisa menjangkau 7,6 juta UKM dengan total saluran kredit Rp97,6 triliun," jelasnya pada seminar perkembangan informasi kredit yang dilaksanakan Bank Indonesia dengan Kementerian Ekonomi Jepang di Royal Ambarrukmo Hotel Yogyakarta, Rabu (27/2/12).
Agar dapat maksimal, lanjut dia, perlu adanya pengembangan pengelolaan data perkreditan untuk meningkatkan akses penyediaan dana. Salah satunya dengan mengembangkan Sipnas yang ditujukan untuk meminimalkan permasalahan klasik asumetris information.
Menurutnya, selama ini lembaga keuangan kesulitan untuk mengidentifikasi potensi kredit. Hal ini menjadikan bunga pinjaman tinggi dan berdampak pada premi resiko yang tinggi. Atas dasar inilah perlu adanya Lembaga Pengelolala Informasi Perkreditan (LPIP) yang akan dibentuk bersama dengan Kementerian Ekonomi Jepang.
Lembaga tersebut diharapkan bisa mensinergiskan antara kalangan perbankan dengan lembaga keuangan lainnya. Termasuk koperasi lembaga pembiayaan dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian. "Kerja sama juga akan kita jalin dengan PLN, PDAM maupun pajak untuk diambil data debiturnya," jelas dia.
Saat ini, baru sekitar 31,8 persen penduduk atau sekitar 57 juta yang bisa mengakses kredit perbankan. Sistem Informasi Perkreditan Nasional (Sipnas) menjadi salah satu upaya mengembangkan informasi kredit.
Director of Bank Licensing and Banking Information Department of Bank Indonesia, Yetti Septiawati mengatakan, jumlah tersebut diambil dari data Badan Pusat Statistik (BPS). Selain penduduk, jumlah UMKM juga sangat minim atau baru sekitar 55,2 juta unit usaha saja.
Hal tersebut setara dengan 17 persen UMKM yang ada di Indonesia yang bisa mengakses kredit. "KUR (Kredit Usaha Rakyat) baru bisa menjangkau 7,6 juta UKM dengan total saluran kredit Rp97,6 triliun," jelasnya pada seminar perkembangan informasi kredit yang dilaksanakan Bank Indonesia dengan Kementerian Ekonomi Jepang di Royal Ambarrukmo Hotel Yogyakarta, Rabu (27/2/12).
Agar dapat maksimal, lanjut dia, perlu adanya pengembangan pengelolaan data perkreditan untuk meningkatkan akses penyediaan dana. Salah satunya dengan mengembangkan Sipnas yang ditujukan untuk meminimalkan permasalahan klasik asumetris information.
Menurutnya, selama ini lembaga keuangan kesulitan untuk mengidentifikasi potensi kredit. Hal ini menjadikan bunga pinjaman tinggi dan berdampak pada premi resiko yang tinggi. Atas dasar inilah perlu adanya Lembaga Pengelolala Informasi Perkreditan (LPIP) yang akan dibentuk bersama dengan Kementerian Ekonomi Jepang.
Lembaga tersebut diharapkan bisa mensinergiskan antara kalangan perbankan dengan lembaga keuangan lainnya. Termasuk koperasi lembaga pembiayaan dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian. "Kerja sama juga akan kita jalin dengan PLN, PDAM maupun pajak untuk diambil data debiturnya," jelas dia.
(izz)