DPR desak keran impor bawang putih dibuka
A
A
A
Sindonews.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendesak Kementerian Pertanian membuka keran impor bawang putih untuk menurunkan harga bawang putih yang telah melambung hingga di atas Rp30 ribu per kg.
Seperti diketahui, harga bawang putih di beberapa pasar tradisional belakangan terus menanjak dari sebelumnya Rp10 ribu per kg, saat ini mencapai Rp36 ribu per Kg. Lonjakan harga bawang putih ini konsekuensi dari dibatasinya impor bawang putih dari penerapan Permentan nomor 60 Tahun 2012 tentang rekomendasi impor produk hortikultura (RIPH).
"Untuk bawang putih yang tidak memiliki basis produksi di sini, untuk apa diatur kuotanya? Enggak ada musimnya itu," kata Ketua Komisi IV DPR Romahurmuzy kepada Sindonews di Jakarta, Jumat (1/3/2013).
Pada kesempatan terpisah, Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan bahwa kenaikan harga bawang putih memberikan kontribusi paling besar terhadap tekanan inflasi Februari 2013.
"Penyebab utama inflasi, pertama bawang putih mempunyai peran 16 persen. Perubahan harganya Februari terhadap Januari mencapai 32 persen. Keterbatasan pasokan di pasar karena biasanya masih dipenuhi impor," papar Kepala BPS Suryamin di Kantor Pusat BPS.
Seperti diketahui, harga bawang putih di beberapa pasar tradisional belakangan terus menanjak dari sebelumnya Rp10 ribu per kg, saat ini mencapai Rp36 ribu per Kg. Lonjakan harga bawang putih ini konsekuensi dari dibatasinya impor bawang putih dari penerapan Permentan nomor 60 Tahun 2012 tentang rekomendasi impor produk hortikultura (RIPH).
"Untuk bawang putih yang tidak memiliki basis produksi di sini, untuk apa diatur kuotanya? Enggak ada musimnya itu," kata Ketua Komisi IV DPR Romahurmuzy kepada Sindonews di Jakarta, Jumat (1/3/2013).
Pada kesempatan terpisah, Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan bahwa kenaikan harga bawang putih memberikan kontribusi paling besar terhadap tekanan inflasi Februari 2013.
"Penyebab utama inflasi, pertama bawang putih mempunyai peran 16 persen. Perubahan harganya Februari terhadap Januari mencapai 32 persen. Keterbatasan pasokan di pasar karena biasanya masih dipenuhi impor," papar Kepala BPS Suryamin di Kantor Pusat BPS.
(gpr)