Akses kredit perbankan belum sentuh usaha mikro
A
A
A
Sindonews.com - Sektor perbankan dinilai belum berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat, terutama dalam menumbuhkan usaha mikro dan kecil. Data Global Financial Inclusif Index, hanya 19,7 persen masyarakat Indonesia yang mengakses pembiayaan/kredit kepada sektor perbankan.
Menteri Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bapenas), Armida Alisjahbana mengakui, aksesibiliti masyarakat terhadap perbankan masih sangat minim. Angka 19,7 persen tersebut jauh di bawah Malaysia dengan akses kredit mencapai 97 persen atau Thailand sebesar 27 persen dari populasi penduduk.
“Kredit di Indonesia masih didominasi sumber informal, yang seringkali membebani masyarakat. Apalagi kredit dipatok dengan tingkat suku bunga tinggi,” jelas Armida Alisjahbana ketika menjadi pembicara pada Seminar Inclusive Microfinance di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran (Unpad), Jalan Dipati Ukur, Kota Bandung, Jumat (8/3/2013).
Rendahnya aksesibility masyarakat terhadap perbankan, menjadi tantangan bagi pemerintah. Bapenas, lanjut dia, telah menyusun sejumlah program setrategis untuk meningkatkan kemampuan akses keuangan masyarakat terhadap perbankan. Serta menyusun ketentuan dan menghilangkan aturan yang menghambat peningkatan akses masyarakat pada sistem keuangan.
Namun demikian, untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap perbankan, perlu sinergi semua pihak. Mulai dari lembaga pemerintahan dari pusat sampai daerah hingga sektor perbankan. Apalagi, salah satu kendala ekspansi perbankan ke daerah yaitu kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan. Tidak sedikit daerah terpencil yang belum tersentuh perbankan.
Menteri Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bapenas), Armida Alisjahbana mengakui, aksesibiliti masyarakat terhadap perbankan masih sangat minim. Angka 19,7 persen tersebut jauh di bawah Malaysia dengan akses kredit mencapai 97 persen atau Thailand sebesar 27 persen dari populasi penduduk.
“Kredit di Indonesia masih didominasi sumber informal, yang seringkali membebani masyarakat. Apalagi kredit dipatok dengan tingkat suku bunga tinggi,” jelas Armida Alisjahbana ketika menjadi pembicara pada Seminar Inclusive Microfinance di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran (Unpad), Jalan Dipati Ukur, Kota Bandung, Jumat (8/3/2013).
Rendahnya aksesibility masyarakat terhadap perbankan, menjadi tantangan bagi pemerintah. Bapenas, lanjut dia, telah menyusun sejumlah program setrategis untuk meningkatkan kemampuan akses keuangan masyarakat terhadap perbankan. Serta menyusun ketentuan dan menghilangkan aturan yang menghambat peningkatan akses masyarakat pada sistem keuangan.
Namun demikian, untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap perbankan, perlu sinergi semua pihak. Mulai dari lembaga pemerintahan dari pusat sampai daerah hingga sektor perbankan. Apalagi, salah satu kendala ekspansi perbankan ke daerah yaitu kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan. Tidak sedikit daerah terpencil yang belum tersentuh perbankan.
(gpr)