Ini contoh efisiensi perencanaan anggaran dari Kemenkeu
A
A
A
Sindonews.com - Menteri Keuangan, Agus Martowardojo mengungkapkan contoh efisiensi yang seharusnya dapat menjadi pegangan Kementerian dan Lembaga pemerintah (K/L) dalam perencanaan anggaran.
Contoh langkah efisiensi menurut Agus adalah jika pada tahun sebelumnya K/L akan menerbitkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), harus berurusan dengan Kemenkeu dengan dirjen yang berbeda (Dirjen Anggaran dan Dirjen Perbendaharaan) sampai dua kali pada saat minta persetujuan (Satuan Anggaran Per Satuan Kerja/SPSK). Namun, untuk mengurus hal tersebut, sekarang ini hanya satu kali.
"Pada 2013 cukup satu kali. Jadi digabungkan SAPSK dengan DIPA. Itu contoh efisiensi. Nah itu membuat K/L tidak perlu bolak balik," Katanya kepada Sindonews di kantor Kemenkeu, Senin (11/3/2013).
Menurut Agus, hal tersebut perlu penyesuaian dan dukungan. Karena, untuk implementasi efisiensi ada peraturan yang perlu disesuaikan.
Seperti diberitakan sebelumnya, Agus meminta agar K/L untuk menyusun anggaran yang lebih tepat sasaran dan pengelolaan yang lebih baik. "Proses penyusunan anggaran harus lebih baik, tata kelolanya, transparansinya, dan akuntabilitasnya. Itu terus dilakukan selama tiga tahun ini," ujarnya.
Contoh langkah efisiensi menurut Agus adalah jika pada tahun sebelumnya K/L akan menerbitkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), harus berurusan dengan Kemenkeu dengan dirjen yang berbeda (Dirjen Anggaran dan Dirjen Perbendaharaan) sampai dua kali pada saat minta persetujuan (Satuan Anggaran Per Satuan Kerja/SPSK). Namun, untuk mengurus hal tersebut, sekarang ini hanya satu kali.
"Pada 2013 cukup satu kali. Jadi digabungkan SAPSK dengan DIPA. Itu contoh efisiensi. Nah itu membuat K/L tidak perlu bolak balik," Katanya kepada Sindonews di kantor Kemenkeu, Senin (11/3/2013).
Menurut Agus, hal tersebut perlu penyesuaian dan dukungan. Karena, untuk implementasi efisiensi ada peraturan yang perlu disesuaikan.
Seperti diberitakan sebelumnya, Agus meminta agar K/L untuk menyusun anggaran yang lebih tepat sasaran dan pengelolaan yang lebih baik. "Proses penyusunan anggaran harus lebih baik, tata kelolanya, transparansinya, dan akuntabilitasnya. Itu terus dilakukan selama tiga tahun ini," ujarnya.
(izz)