DPR minta pemerintah atur open access pipa gas

Sindonews.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyatakan, kebutuhan gas untuk industri semakin meningkat. Karena itu, perlu ada penataan open access jaringan pipa gas oleh pemerintah dalam rangka memperlancar distribusi bahan bakar gas.

"Kebutuhan gas semakin lama semakin meningkat. Kami harapkan Kemenperin, Kementerian ESDM untuk menata open access," kata Anggota Komisi VII DPR, Bobby Rizaldi dalam Seminar Open Access di Kemenperin, Jakarta, Rabu (13/3/2013).

Menurut Bobby, banyak terjadi hambatan distribusi gas akibat belum adanya pengaturan open access. Misalnya, pipa gas milik Perusahaan Gas Negara (PGN) yang dimonopoli PGN dan tidak bisa digunakan oleh industri dan Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang juga memerlukan gas.

"Kita lihat PGN kinerjanya baik, tetapi adanya tendensi monopoli baik transporter dan distributor, ada sinyalemen terhambatnya sektor listrik, listrik di beberapa tempat terkendala infrastruktur (gas). Ada satu fungsi jalur tersebut bukan jalur transportasi, tapi alat negosiasi niaga," jelasnya.

Akibat hambatan infrastruktur pipa gas yang belum terbuka aksesnya ini, lanjut Bobby, industri nasional dan PLN tersendat karena kekurangan sumber energi. "Ini membuat bukan hanya sektor listrik yang lesu, tapi industri juga," pungkas dia.