Pemerintah sudah persiapkan APBN 2014
Rabu, 13 Maret 2013 - 12:54 WIB
Pemerintah sudah persiapkan APBN 2014
A
A
A
Sindonews.com - Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengungkapkan, saat ini pemerintah sudah mempersiapkan perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2014. Persiapan tersebut akan dikoordinasikan dengan seluruh jajaran pemerintahan agar program pemerintah dapat lebih efektif dan efisien.
Menurut Agus, saat ini pemerintah memiliki anggaran sebesar Rp547 triliun yang berasal dari resource envelope (ketersediaan anggaran) yang terdapat di kementerian/lembaga (K/L) sebagai modal awal anggaran pemerintah tahun depan. Untuk anggaran pendapatan dan pengeluaran lain, saat ini sedang dalam tahap penghitungan.
"Sekarang kan baru awal tahun, tentu kita harus meyakini pelaksanaan APBN-P (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan) itu harus didukung oleh UU (undang-undang) dan aturan yang berlaku. Jadi hal ini masih dikaji di pemerintah. Yang pasti yang bisa disampaikan persiapan pemerintah untuk APBN 2014 sudah berjalan," jelas Agus seperti dikutip dari situs resmi Kementerian Keuangan, Rabu (13/3/2013).
Menkeu mengungkapkan, ada beberapa pos anggaran yang harus dipastikan betul pengalokasiannya, antara lain anggaran pesta demokrasi pemilihan umum (Pemilu) tahun depan. Selain itu, ada pula anggaran kenaikan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang secara rutin dilakukan.
“Anggaran khusus itu, untuk pemilu. Itu perlu dijaga jumlahnya. Begitu pula anggaran untuk belanja kenaikan gaji PNS dan juga untuk BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial), karena kita harus yakinkan itu tersedia. Karena nanti waktu akan diterima K/L terkait tidak digabungkan dengan resource and envelope," tambahnya.
Selain itu, Kementerian Keuangan juga terus mempertajam pembahasan terkait dengan APBN 2014 yang tentunya didukung koordinasi dengan kementerian terkait. Dengan demikian, ketika disampaikan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Bulan Agustus mendatang, anggaran tersebut dapat diyakini efektif dan efisien, khususnya dalam rangka peningkatan kesejahteraan rakyat.
"Kalau sejumlah anggaran yang akan dimasukkan ke kementerian dan lembaga tapi tidak dimasukkan ke resource and envelope, tujuannya agar betul-betul anggaran itu tersedia. Dan nanti pada nota keuangan 16 Agustus disampaikan ke DPR, anggaran khusus yang memang sudah disiapkan itu tentu akan dimasukkan ke Kemenkeu," tutupnya.
Menurut Agus, saat ini pemerintah memiliki anggaran sebesar Rp547 triliun yang berasal dari resource envelope (ketersediaan anggaran) yang terdapat di kementerian/lembaga (K/L) sebagai modal awal anggaran pemerintah tahun depan. Untuk anggaran pendapatan dan pengeluaran lain, saat ini sedang dalam tahap penghitungan.
"Sekarang kan baru awal tahun, tentu kita harus meyakini pelaksanaan APBN-P (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan) itu harus didukung oleh UU (undang-undang) dan aturan yang berlaku. Jadi hal ini masih dikaji di pemerintah. Yang pasti yang bisa disampaikan persiapan pemerintah untuk APBN 2014 sudah berjalan," jelas Agus seperti dikutip dari situs resmi Kementerian Keuangan, Rabu (13/3/2013).
Menkeu mengungkapkan, ada beberapa pos anggaran yang harus dipastikan betul pengalokasiannya, antara lain anggaran pesta demokrasi pemilihan umum (Pemilu) tahun depan. Selain itu, ada pula anggaran kenaikan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang secara rutin dilakukan.
“Anggaran khusus itu, untuk pemilu. Itu perlu dijaga jumlahnya. Begitu pula anggaran untuk belanja kenaikan gaji PNS dan juga untuk BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial), karena kita harus yakinkan itu tersedia. Karena nanti waktu akan diterima K/L terkait tidak digabungkan dengan resource and envelope," tambahnya.
Selain itu, Kementerian Keuangan juga terus mempertajam pembahasan terkait dengan APBN 2014 yang tentunya didukung koordinasi dengan kementerian terkait. Dengan demikian, ketika disampaikan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Bulan Agustus mendatang, anggaran tersebut dapat diyakini efektif dan efisien, khususnya dalam rangka peningkatan kesejahteraan rakyat.
"Kalau sejumlah anggaran yang akan dimasukkan ke kementerian dan lembaga tapi tidak dimasukkan ke resource and envelope, tujuannya agar betul-betul anggaran itu tersedia. Dan nanti pada nota keuangan 16 Agustus disampaikan ke DPR, anggaran khusus yang memang sudah disiapkan itu tentu akan dimasukkan ke Kemenkeu," tutupnya.
(gpr)
Lihat Juga :
