Menkeu: Pengendalian BBM subsidi harus segera dilakukan
Menkeu: Pengendalian BBM subsidi harus segera dilakukan
A
A
A
Sindonews.com - Menteri Keuangan (Menkeu), Agus Martowardojo mengungkapkan, saat ini pengendalian Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi segera dilakukan di lima kota besar. Tidak hanya mobil pemerintah, tapi mobil berplat hitam lainnya tidak diperkenankan mengonsumsi BBM subsidi.
"Kalau saya lihat, mengendalikan dari sisi kota-kota besar dibatasi mobil plat hitam tidak boleh pakai premium, dan itu mungkin meliputi lima kota besar, itu akan lebih baik," kata Agus di kantor Presiden, jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis (14/3/2013).
Bagi Menkeu, pembatasan di lima kota besar merupakan langkah yang paling efektif selama kesehatan fiskal Indonesia belum benar-benar sehat, dan harga BBM belum dinaikkan.
"Menurut saya, Kalau kita mempunyai kondisi fiskal yang sehat, maka akan cukup. Tetapi kalau kita bisa melakukan pengendalian akan menjadi prioritas," ujarnya.
Agus menambahkan, jika pengendalian masih belum mampu menyehatkan kondisi fiskal, maka pemerintah akan melakukan langkah-langkah lain, termasuk menaikkan harga BBM subsidi.
"Kalau sudah dilakukan pengendalian tidak bisa diyakinkan fiskalnya sehat, tentu kita harus berpikir untuk pemotongan belanja, dan itu yang utama belanja barang. Dan kalau seandainya tidak bisa dipotong, tentu kita harus melihat BBM bersubsidi yang harus dinaikkan," jelasnya.
Menurut calon tunggal Gubernur Bank Indonesia ini, menaikkan harga BBM subsidi merupakan langkah terakhir yang dilakukan pemerintah jika benar-benar terpaksa.
"Pilihan terakhir, menaikkan harga BBM bersubsidi kita tidak hanya bisa lihat aspek keuangan saja, kan ada kemiskinan dan pengangguran, mesti kita timbang juga,"
Pengendalian BBM subsidi ini, lanjut Agus, harus dilakukan sesegera mungkin. Karena pengendalian juga memerlukan waktu untuk progress report-nya.
"Pengendalian BBM ini harus segera, karena tahunnya sudah Maret. Kita kan melihat tren kenaikan bulan per bulan. Jadi saya mengharapkan pengendalian BBM dapat dilaksanakan, kalau seandainya tidak cukup efektif, tentu kita punya pilihan pemotongan belanja atau dengan meneruskan penyesuaian harga BBM," pungkasnya.
"Kalau saya lihat, mengendalikan dari sisi kota-kota besar dibatasi mobil plat hitam tidak boleh pakai premium, dan itu mungkin meliputi lima kota besar, itu akan lebih baik," kata Agus di kantor Presiden, jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis (14/3/2013).
Bagi Menkeu, pembatasan di lima kota besar merupakan langkah yang paling efektif selama kesehatan fiskal Indonesia belum benar-benar sehat, dan harga BBM belum dinaikkan.
"Menurut saya, Kalau kita mempunyai kondisi fiskal yang sehat, maka akan cukup. Tetapi kalau kita bisa melakukan pengendalian akan menjadi prioritas," ujarnya.
Agus menambahkan, jika pengendalian masih belum mampu menyehatkan kondisi fiskal, maka pemerintah akan melakukan langkah-langkah lain, termasuk menaikkan harga BBM subsidi.
"Kalau sudah dilakukan pengendalian tidak bisa diyakinkan fiskalnya sehat, tentu kita harus berpikir untuk pemotongan belanja, dan itu yang utama belanja barang. Dan kalau seandainya tidak bisa dipotong, tentu kita harus melihat BBM bersubsidi yang harus dinaikkan," jelasnya.
Menurut calon tunggal Gubernur Bank Indonesia ini, menaikkan harga BBM subsidi merupakan langkah terakhir yang dilakukan pemerintah jika benar-benar terpaksa.
"Pilihan terakhir, menaikkan harga BBM bersubsidi kita tidak hanya bisa lihat aspek keuangan saja, kan ada kemiskinan dan pengangguran, mesti kita timbang juga,"
Pengendalian BBM subsidi ini, lanjut Agus, harus dilakukan sesegera mungkin. Karena pengendalian juga memerlukan waktu untuk progress report-nya.
"Pengendalian BBM ini harus segera, karena tahunnya sudah Maret. Kita kan melihat tren kenaikan bulan per bulan. Jadi saya mengharapkan pengendalian BBM dapat dilaksanakan, kalau seandainya tidak cukup efektif, tentu kita punya pilihan pemotongan belanja atau dengan meneruskan penyesuaian harga BBM," pungkasnya.
(gpr)
Explore More