Pemerintah kaji business plan Inalum sebelum diambil alih

Sindonews.com - Kepala Pusat Investasi Pemerintah (PIP) Soritaon Siregar mengungkapkan, ada dua alasan kenapa pengambilalihan Inalum masih dibahas Dewan Perwakilan Rakyat ( DPR).

"Pertama, mengapa menjadi pembahasan DPR, karena dana dengan total Rp7 triliun itu belum perlu dicairkan sekarang," ujarnya kepada Sindonews dalam acara tahunan gathering 2013 PIP bersama wartawan Forum Komunikasi Ekonomi Makro (Forkem) di Taman Budaya Sentul City, pada 15 Maret 2013 malam.

"Yang kedua, DPR ingin tahu business plan dari Inalum pasca pengambilalihan (dari Nippon Asahan Aluminium/NAA)," ujarnya.

Dia menjelaskan, business plan merupakan arah bisnis Inalum baik dari jenis industri hingga manajemen ke depan. "Ke mana arah inalum? Mau mengarah pada aluminium kah? Smelter mau dibangun di mana? Nanti bauksit dari manak? Kan banyak ceritanya itu. Nanti manajemennya bagaimana? Siapa manajemennya? Apakah pure orang Indonesia?. Jadi, banyak cerita perencanaannya," jelas Soritaon.

Seperti diberitakan sebelumnya, pihaknya siap mengambil alih Inalum yang sebelumnya dikuasai pemerintah Jepang melalui NAA walaupun ada permasalahan soal harga.

"(Inalum) tetap diambil, akhir Oktober kita tetap ambil. Kendalanya adalah belum adanya kesepakatan dengan pihak NAA mengenai harga," ungkapnya.