Freeport tak setuju impor bahan mentah distop 2014
Selasa, 19 Maret 2013 - 16:03 WIB
Freeport tak setuju impor bahan mentah distop 2014
A
A
A
Sindonews.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Hatta Rajasa menegaskan, awal 2014 Indonesia menghentikan impor bahan mentah ke luar negeri, termasuk bahan tambang. Namun, masih ada perusahaan-perusahaan besar yang belum menyetujui kebijakan pemerintah tersebut.
Hatta menyebutkan, salah satu perusahaan yang belum menyetujui kebijakan penghentian impor bahan mentah adalah Freeport, perusahaan tambang asal Amerika Serikat yang beroperasi di Papua. Menurutnya, masih terjadi pembahasan antara pemerintah dan Freeport terkait penghentian impor bahan mentah.
"Ada yang sudah setuju ada yang belum. Seperti Freeport masih belum setuju. Tapi ada Inco yang sudah bersedia. Semua bersedia. Pasti jalan," ungkap Hatta, di Universitas Padjadjaran (Unpad) Jatinangor, Sumedang, Selasa (19/3/2013).
Menurutnya, jika perusahaan tetap tidak bisa menghentikan impor bahan mentah, menurutnya operasional perusahaan tersebut akan distop. Saat ini pemerintah sudah menyampaikan renegosiasi kepada perusahaan-perusahaan agar membangun sistem pengolahan bahan mentah. "Paling tidak bisa membangun. Kalau tidak, ya kita stop," tegasnya.
Pemerintah terus melakukan peninjauan kontrak perusahaan yang ada, jika kontrak tersebut tak berkeadilan harus renegosiasi. Hatta mengaku sebagai koordinator renegosiasi tersebut. Renegosiasi meliputi lahan yang dikuasi harus menjadi cadangan komoditas negara, 51 persen divestasi saham, royaltinya dari 1 persen naik hingga 10 kali lipat, seluruh prodak harus diolah di dalam negeri, lokal konten (tenaga kerja) harus ditingkatkan bukan hanya tenaga rendahan tetapi juga menghasilkan pengusaha dan tenaga ahli lokal.
Ketua Umum PAN ini menuturkan, Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi negara maju. Tetapi Indonesia tidak bisa mengandalkan impor bahan mentah. Ada tiga potensi yang dimiliki negeri ini, yakni sumber daya manusia (SDM), sumber daya alam (SDA), dan letak geografis.
Untuk itu, lanjut dia, Indonesia harus mampu memanfaatkan potensi yang ada. "Kita akan bisa memanfaatkan itu jika melakukan transformasi. Maka stop jual bahan mentah, jika tetap menjual kita malah akan jadi bangsa kuli," tuturnya.
Hatta mengakui banyak pihak yang melakukan protes atas kebijakannya untuk menghentikan impor bahan mentah pada 2014. Tetapi jika ingin maju, kata dia, Indonesia harus mengubah cara kelola SDA seperti baoksit, nikel, batu bara, emas dan lain-lain yang semuanya harus dijual dalam bentuk jadi, bukan mentah. "Saya ingin bangsa ini maju, unggul, dan bukan jadi bangsa pengekspor bahan mentah," tegasnya.
Selain itu, untuk memanfaatkan bahan mentah kuncinya adalah kreativitas. Tenaga ahli di bidang pertambangan harus diperbanyak sekaligus meminimalisir angkatan kerja lulusan SD. "Dan hanya pengetahuan yang menjadi kunci bagi SDM, pengetahuan dan Iptek. Tanpa percepat akselerasi itu tidak mungkin," katanya seraya berharap perguruan tinggi mampu menghasilkan SDM yang inovatif dan kreatif.
Hatta menyebutkan, salah satu perusahaan yang belum menyetujui kebijakan penghentian impor bahan mentah adalah Freeport, perusahaan tambang asal Amerika Serikat yang beroperasi di Papua. Menurutnya, masih terjadi pembahasan antara pemerintah dan Freeport terkait penghentian impor bahan mentah.
"Ada yang sudah setuju ada yang belum. Seperti Freeport masih belum setuju. Tapi ada Inco yang sudah bersedia. Semua bersedia. Pasti jalan," ungkap Hatta, di Universitas Padjadjaran (Unpad) Jatinangor, Sumedang, Selasa (19/3/2013).
Menurutnya, jika perusahaan tetap tidak bisa menghentikan impor bahan mentah, menurutnya operasional perusahaan tersebut akan distop. Saat ini pemerintah sudah menyampaikan renegosiasi kepada perusahaan-perusahaan agar membangun sistem pengolahan bahan mentah. "Paling tidak bisa membangun. Kalau tidak, ya kita stop," tegasnya.
Pemerintah terus melakukan peninjauan kontrak perusahaan yang ada, jika kontrak tersebut tak berkeadilan harus renegosiasi. Hatta mengaku sebagai koordinator renegosiasi tersebut. Renegosiasi meliputi lahan yang dikuasi harus menjadi cadangan komoditas negara, 51 persen divestasi saham, royaltinya dari 1 persen naik hingga 10 kali lipat, seluruh prodak harus diolah di dalam negeri, lokal konten (tenaga kerja) harus ditingkatkan bukan hanya tenaga rendahan tetapi juga menghasilkan pengusaha dan tenaga ahli lokal.
Ketua Umum PAN ini menuturkan, Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi negara maju. Tetapi Indonesia tidak bisa mengandalkan impor bahan mentah. Ada tiga potensi yang dimiliki negeri ini, yakni sumber daya manusia (SDM), sumber daya alam (SDA), dan letak geografis.
Untuk itu, lanjut dia, Indonesia harus mampu memanfaatkan potensi yang ada. "Kita akan bisa memanfaatkan itu jika melakukan transformasi. Maka stop jual bahan mentah, jika tetap menjual kita malah akan jadi bangsa kuli," tuturnya.
Hatta mengakui banyak pihak yang melakukan protes atas kebijakannya untuk menghentikan impor bahan mentah pada 2014. Tetapi jika ingin maju, kata dia, Indonesia harus mengubah cara kelola SDA seperti baoksit, nikel, batu bara, emas dan lain-lain yang semuanya harus dijual dalam bentuk jadi, bukan mentah. "Saya ingin bangsa ini maju, unggul, dan bukan jadi bangsa pengekspor bahan mentah," tegasnya.
Selain itu, untuk memanfaatkan bahan mentah kuncinya adalah kreativitas. Tenaga ahli di bidang pertambangan harus diperbanyak sekaligus meminimalisir angkatan kerja lulusan SD. "Dan hanya pengetahuan yang menjadi kunci bagi SDM, pengetahuan dan Iptek. Tanpa percepat akselerasi itu tidak mungkin," katanya seraya berharap perguruan tinggi mampu menghasilkan SDM yang inovatif dan kreatif.
(izz)
Lihat Juga :
