2017, subsidi listrik bisa Capai Rp440 T
Jum'at, 22 Maret 2013 - 21:03 WIB
2017, subsidi listrik bisa Capai Rp440 T
A
A
A
Sindonews.com - Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengingatkan subsidi listrik bisa membengkak menjadi Rp110 triliun per tahun. Artinya, dalam kurun waktu empat tahun ke depan atau pada tahun 2017, subsidi listrik bengkak menjadi Rp440 triliun.
Untuk menekan subsidi listrik itulah, pemerintah bersama PT PLN akan bekerja sama. Kerja sama tersebut tertuang dengan Service Level Agreement (SLA) antara pemerintah dengan PT PLN yang ditandatangani di Istana Wakil Presiden, Jumat (22/3/2013).
“Tujuan SLA adalah untuk melakukan koordinasi pemberian fasilitas dukungan (kepada PLN). Tanpa SLA ke depan subsidi diprediksi bisa mencapai Rp440 triliun atau rata-rata Rp110 triliun,” tandas Agus, dalam acara penandatangan SLA, di Istana Wakil Presiden, Jumat (22/3/2013).
Agus berharap SLA bisa dilaksanakan dengan seharusnya sehingga subsidi listrik bisa ditekan hingga Rp20-50 triliun per tahun. Dia mengingatkan subsidi listrik meningkat tajam sejak 2004 atau sejak digantikannya sistem subsidi terarah menjadi sistem subsidi semua golongan.
Pada 2004, subsidi listrik hanya Rp4,9 triliun, tetapi pada 2012 angkanya sudah mencapai Rp80,9 triliun, atau naik 16 kali lipat lebih. “Dengan SLA ditargetkan subsidi listrik bisa turun Rp20-50 trilliun per tahunnya,” ucapnya.
Mengingat pentingnya SLA tersebut, Agus berharap pemerintah yang ikut dalam SLA dan PLN melakukan tugas sebagaimana yang dituliskan dalam kesepakatan bersama tersebut.
Diketahui, SLA melibatkan 11 kementerian/lembaga yaitu Kementerian Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian ESDM, Kementerian BUMN, Kementerian Perhubungan, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Dalam Negeri, Badan Pertanahan Nasional (BPN), Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas (SKK Migas), dan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas).
Nantinya, masing-masing K/L yang bekerja sama diberi kewajiban untuk memenuhi 12 isu tersebut berdasarkan kewenangannya. SKK Migas, misalnya, harus bisa memastikan bahwa pasokan gas yang dipakai PLN terpenuhi. Dengan demikian, PLN bisa menekan penggunaan BBM sebagai pembangkitnya dan sebagai ujungnya subsidi listrik bisa ditekan.
BPN dan Kementerian Kehutanan akan diberi tugas untuk memastikan bahwa PLN bisa mendapatkan lahan untuk pembangunan pembangkit baru di daerah-daerah.
Untuk menekan subsidi listrik itulah, pemerintah bersama PT PLN akan bekerja sama. Kerja sama tersebut tertuang dengan Service Level Agreement (SLA) antara pemerintah dengan PT PLN yang ditandatangani di Istana Wakil Presiden, Jumat (22/3/2013).
“Tujuan SLA adalah untuk melakukan koordinasi pemberian fasilitas dukungan (kepada PLN). Tanpa SLA ke depan subsidi diprediksi bisa mencapai Rp440 triliun atau rata-rata Rp110 triliun,” tandas Agus, dalam acara penandatangan SLA, di Istana Wakil Presiden, Jumat (22/3/2013).
Agus berharap SLA bisa dilaksanakan dengan seharusnya sehingga subsidi listrik bisa ditekan hingga Rp20-50 triliun per tahun. Dia mengingatkan subsidi listrik meningkat tajam sejak 2004 atau sejak digantikannya sistem subsidi terarah menjadi sistem subsidi semua golongan.
Pada 2004, subsidi listrik hanya Rp4,9 triliun, tetapi pada 2012 angkanya sudah mencapai Rp80,9 triliun, atau naik 16 kali lipat lebih. “Dengan SLA ditargetkan subsidi listrik bisa turun Rp20-50 trilliun per tahunnya,” ucapnya.
Mengingat pentingnya SLA tersebut, Agus berharap pemerintah yang ikut dalam SLA dan PLN melakukan tugas sebagaimana yang dituliskan dalam kesepakatan bersama tersebut.
Diketahui, SLA melibatkan 11 kementerian/lembaga yaitu Kementerian Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian ESDM, Kementerian BUMN, Kementerian Perhubungan, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Dalam Negeri, Badan Pertanahan Nasional (BPN), Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas (SKK Migas), dan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas).
Nantinya, masing-masing K/L yang bekerja sama diberi kewajiban untuk memenuhi 12 isu tersebut berdasarkan kewenangannya. SKK Migas, misalnya, harus bisa memastikan bahwa pasokan gas yang dipakai PLN terpenuhi. Dengan demikian, PLN bisa menekan penggunaan BBM sebagai pembangkitnya dan sebagai ujungnya subsidi listrik bisa ditekan.
BPN dan Kementerian Kehutanan akan diberi tugas untuk memastikan bahwa PLN bisa mendapatkan lahan untuk pembangunan pembangkit baru di daerah-daerah.
(gpr)
Lihat Juga :
