Penyusunan DNI harus perhatikan perlindungan UMKM
Penyusunan DNI harus perhatikan perlindungan UMKM
A
A
A
Sindonews.com – Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) meminta agar dalam revisi Daftar Negatif Investasi (DNI) yang saat ini sedang dibahas pemerintah, dapat lebih memperhatikan dan melindungi eksistensi pengusaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).
“Dalam aturan DNI yang baru, UMKM harus dilindungi. Sekarang ini kita sudah kebablasan,” ujar Ketua Umum HIPPI, Suryani Sidik Motik ketika dihubungi Sindonews, Sabtu (25/5/2013).
Menurutnya, dalam aturan saat ini terlalu banyak memberi kebebasan bagi investor asing. Untuk bidang-bidang yang membutuhkan modal besar atau tenaga ahli sulit, investor asing memang layak diberikan kebebasan seluas-luasnya. Namun, HIPPI meminta untuk beberapa sektor yang lebih banyak dikerjakan UMKM, pemerintah memberikan proteksi.
“Kalau memang ada bidang yang kita tidak memiliki tenaga ahli atau butuh modal yang sangat besar, seperti pertambangan misalnya, asing boleh lah masuk. Tapi, kalau untuk UKM yang bisa dikerjakan bangsa sendiri, asing jangan masuk,” tegas Suryani.
Dia mengungkapkan keprihatinannya atas dominasi asing dalam sektor perekonomian Indonesia. Dominasi itu bahkan sampai pada bidang usaha yang semestinya bisa dikerjakan sendiri oleh bangsa Indonesia.
“Seperti di Bali itu, banyak restoran-restoran yang dimiliki asing. Orang-orang Indonesia hanya sebagai karyawan. Saya kira untuk bidang-bidang yang seperti itu, cukup diberikan kepada UMKM,” jelas Suryani.
Beberapa waktu sebelumnya, Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa berjanji dalam revisi DNI nanti, akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan daya saing pelaku ekonomi Indonesia dalam ASEAN Economic Community (AEC).
"Ini semua yang saya sebut dalam paket dan perubahan DNI juga termasuk paket cerdas mencari satu upaya agar momentum pertumbuhan dan persaingan dalam AEC bisa dicapai," ujar Hatta.
“Dalam aturan DNI yang baru, UMKM harus dilindungi. Sekarang ini kita sudah kebablasan,” ujar Ketua Umum HIPPI, Suryani Sidik Motik ketika dihubungi Sindonews, Sabtu (25/5/2013).
Menurutnya, dalam aturan saat ini terlalu banyak memberi kebebasan bagi investor asing. Untuk bidang-bidang yang membutuhkan modal besar atau tenaga ahli sulit, investor asing memang layak diberikan kebebasan seluas-luasnya. Namun, HIPPI meminta untuk beberapa sektor yang lebih banyak dikerjakan UMKM, pemerintah memberikan proteksi.
“Kalau memang ada bidang yang kita tidak memiliki tenaga ahli atau butuh modal yang sangat besar, seperti pertambangan misalnya, asing boleh lah masuk. Tapi, kalau untuk UKM yang bisa dikerjakan bangsa sendiri, asing jangan masuk,” tegas Suryani.
Dia mengungkapkan keprihatinannya atas dominasi asing dalam sektor perekonomian Indonesia. Dominasi itu bahkan sampai pada bidang usaha yang semestinya bisa dikerjakan sendiri oleh bangsa Indonesia.
“Seperti di Bali itu, banyak restoran-restoran yang dimiliki asing. Orang-orang Indonesia hanya sebagai karyawan. Saya kira untuk bidang-bidang yang seperti itu, cukup diberikan kepada UMKM,” jelas Suryani.
Beberapa waktu sebelumnya, Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa berjanji dalam revisi DNI nanti, akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan daya saing pelaku ekonomi Indonesia dalam ASEAN Economic Community (AEC).
"Ini semua yang saya sebut dalam paket dan perubahan DNI juga termasuk paket cerdas mencari satu upaya agar momentum pertumbuhan dan persaingan dalam AEC bisa dicapai," ujar Hatta.
(dmd)
Explore More