Pemerintah diminta melibatkan pengusaha

Sindonews.com - Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) meminta pemerintah dalam pembahasan revisi Daftar Negatif Investasi (DNI) melibatkan pengusaha.

“Investasi itu kan tujuannya untuk meningkatkan ekonomi. Kalau mau bikin negative list harus ajak diskusi dengan asosiasi pengusaha. Saya hanya ingin agar saat revisi DNI mohon pemerintah juga mengundang asosiasi pengusaha,” ujar Ketua Umum HIPPI, Suryani Motik, ketika dihubungi Sindonews, Sabtu (25/5/2013).

Suryani juga mengkritik beberapa produk hukum pemerintah di bidang bisnis yang tidak pro-bisnis. Hal ini terjadi karena pembuat aturan tidak memahami kondisi di lapangan.

Suryani menilai masih banyaknya investasi yang masuk ke Indonesia lebih karena faktor regional dan kekayaan alam Indonesia. “Saat ini investasi masih banyak yang masuk ke Indonesia, tapi itu lebih karena kondisi luar negeri yang bagus, juga karena resources (kekayaan sumber daya alam) Indonesia yang menarik, bukan karena kebijakan,” jelas menantu pengusaha senior Dewi Motik ini.

Diberitakan sebelumnya, Kepala BKPM, M Chatib Basri berharap pembahasan revisi DNI selesai pada triwulan ketiga tahun ini. Tetapi secara khusus dia menyatakan akan bekerja keras untuk menyelesaikannya pada Juni.

"Saya maunya di triwulan ketiga. Tetapi apabila memang harus beres di bulan Juni, saya coba untuk lakukan yang terbaik," pungkas Chatib.