Kemenhub: Tarif kereta seharusnya bukan berdasar kelas

Sindonews.com - Irjen Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Iskandar Abubakar mengatakan, bahwa subsidi tiket kereta api harus seimbang antara pelayanan dan jumlah penumpang.

"Dana subsidi harus memadai, penumpang juga harus ada (yang membayar). Sehingga seimbang dan itulah yang kemudian digunakan sebagai pelayanan," ujar pria yang juga menjabat sebagai Anggota Dewan Transportasi Kota Jakarta itu kepada Sindonews usai diskusi di hotel Grand Cempaka, Jakarta, Senin (1/4/2013).

Menurutnya, jika anggaran subsidi kecil maka pelayanan pun akan buruk. "Semakin kecil anggaran yang diberikan kepada KAI, semakin jelek pelayanannya. Lebih bagus pemerintah subsidi angkutan umum daripada subsidi kendaraan pribadi, tidak fair itu," ujar dia.

Iskandar menjelaskan, bahwa pembangunan sarana infrastruktur seperti pembuatan flyover harus dipercepat untuk meningkatkan frekuensi kereta di perlintasan sebidang.

Terkait harga tiket yang berlaku jika kereta Commuter dan ekonomi digabung, pihaknya lebih menyukai sitem distance based. Jadi, tarif kereta bukan dihitung dari kelasnya, namun berdasarkan jarak.

"Kenapa dari Bogor ke Jakarta dan dari Depok ke Jakarta bedanya cuma Rp1.000. Karena itu, tarifnya saya lebih suka distance based, sehingga menguntungkan orang yang bepergian dalam jarak dekat dan memaksa orang tinggal di lingkungan yang dekat dan cenderung hemat energi," tuturnya.

Dia juga menerangkan, bahwa penggunaan e-ticketing akan lebih dirasa adil oleh para pengguna kereta. Karena orang yang bepergian dalam jarak dekat tidak perlu menyubsidi orang yang bepergian jarak jauh.

"Hitungan KAI (nantinya) tarifnya Rp5.381, berarti ada selisih dari yang sekarang Rp2.000, lebih dari Rp200 persen itu. Sebenarnya e-ticketing akan lebih adil bagi pengguna. Jadi yang jalan dekat tidak perulu menyubsidi orang yang rumahnya jauh," pungkas Iskandar.