Pertamina diminta tak buru-buru gunakan IT BBM
Selasa, 02 April 2013 - 16:37 WIB
Pertamina diminta tak buru-buru gunakan IT BBM
A
A
A
Sindonews.com - Gubernur Bank Indonesia (BI) yang baru ditetapkan, Agus Martowardojo mengaku sudah membahas soal alat pengendalian subsidi bahan bakar minyak (BBM).
Dia menyatakan, untuk merealisasikan hal tersebut dibutuhkan teknologi, waktu, serta pengadaan. "Hal itu (penggunaan teknologi informasi) sudah dibahas. Intinya sistem pengendalian subsidi, kalau akan dilakukan itu memerlukan teknologi, dan itu perlu waktu serta pengadaan untuk mewujudkannya," ujarnya kepada Sindonews seusai penetapannya sebagai Gubernur BI di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (2/4/2013).
Agus menjelaskan, ada pemikiran yang dia tidak sepakati mengenai hitung-hitungan penggunaan sistem teknologi yang dikompensasi dengan penyesuaian besaran alpha dalam BBM. Dia juga meminta PT Pertamina (Persero) melakukan standar pengadaan peralatan teknologi yang baik dan akan dipertanggungjawabkan.
"Jadi nanti akan diadakan langsung oleh Pertamina sebagai BUMN dan harus dilakukan dengan standar pengadaan yang baik. Nanti, anggaran itu akan ditanggung Pertamina dan tentu di akhir masa periode akan diperhitungkan dengan deviden akan dibayarkan BUMN itu," terang dia.
Selain itu, Agus juga berpesan bahwa proses pengadaan teknologi tersebut harus mengacu pada good governance dan Pertamina harus mempertimbangkan secara matang dan tidak terburu-buru. Pertamina juga harus memperhatikan Term Of Reference (TOR)-nya agar tidak terjadi inefisiensi.
"Yang saya ingin titipkan adalah proses pengadaanya harus good governance jangan sampai ada inisiatif menggunakan teknologi informasi yang terburu-buru. TOR-nya tidak jelas nanti pengadaannya tidak tepat dan bisa terjadi inefisiensi. Tapi, sebagai BUMN yang memiliki reputasi yang baik, Pertamina akan jaga ini dan mempertanggungjawabkan dalam RUPS yang diawasi komisaris," tuturnya.
Dia menyatakan, untuk merealisasikan hal tersebut dibutuhkan teknologi, waktu, serta pengadaan. "Hal itu (penggunaan teknologi informasi) sudah dibahas. Intinya sistem pengendalian subsidi, kalau akan dilakukan itu memerlukan teknologi, dan itu perlu waktu serta pengadaan untuk mewujudkannya," ujarnya kepada Sindonews seusai penetapannya sebagai Gubernur BI di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (2/4/2013).
Agus menjelaskan, ada pemikiran yang dia tidak sepakati mengenai hitung-hitungan penggunaan sistem teknologi yang dikompensasi dengan penyesuaian besaran alpha dalam BBM. Dia juga meminta PT Pertamina (Persero) melakukan standar pengadaan peralatan teknologi yang baik dan akan dipertanggungjawabkan.
"Jadi nanti akan diadakan langsung oleh Pertamina sebagai BUMN dan harus dilakukan dengan standar pengadaan yang baik. Nanti, anggaran itu akan ditanggung Pertamina dan tentu di akhir masa periode akan diperhitungkan dengan deviden akan dibayarkan BUMN itu," terang dia.
Selain itu, Agus juga berpesan bahwa proses pengadaan teknologi tersebut harus mengacu pada good governance dan Pertamina harus mempertimbangkan secara matang dan tidak terburu-buru. Pertamina juga harus memperhatikan Term Of Reference (TOR)-nya agar tidak terjadi inefisiensi.
"Yang saya ingin titipkan adalah proses pengadaanya harus good governance jangan sampai ada inisiatif menggunakan teknologi informasi yang terburu-buru. TOR-nya tidak jelas nanti pengadaannya tidak tepat dan bisa terjadi inefisiensi. Tapi, sebagai BUMN yang memiliki reputasi yang baik, Pertamina akan jaga ini dan mempertanggungjawabkan dalam RUPS yang diawasi komisaris," tuturnya.
(izz)
Lihat Juga :
