SBY segera putuskan kebijakan subsidi BBM
SBY segera putuskan kebijakan subsidi BBM
A
A
A
Sindonews.com - Staf Khusus Presiden (SKP) bidang Ekonomi dan Pembangunan, Firmanzah mengungkapkan, saat ini opsi pengendalian subsidi bahan bakar minyak (BBM) sedang dibahas dan dirumuskan. Jadi nanti ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mendapatkan rincian dan detil yang akan disampaikan oleh Menko Perekonomian, tentunya akan segera diputuskan.
“Saya rasa akan tahun ini karena kalau ini dibiarkan berlarut-larut juga akan membahayakan bagi fiskal kita, dan negara-negara Eropa banyak masalah karena defisit anggarannya cukup besar,” papar Firmanzah seperti dikutip dari situs Sekretariat Kabinet, Jumat (5/4/2013).
Saat disinggung permintaan Pertamina agar segera dipastikan opsi pengendalian subsidi BBM karena terkait dengan faktor teknis pemasangan alat teknologi, Firmanzah menyebutkan, persiapan tim teknis tentu menjadi satu opsi karena implementasi di dataran teknis itu memang dilakukan Pertamina.
“Tentunya Kementerian ESDM, dan Menko Perekonomian akan melihat kesiapan dan perencanaan apa yang akan dilakukan oleh Pertamina sebelum diajukan ke presiden,” tegas Firmanzah.
Intinya, lanjut Firmanzah, kita semua sepakat bahwa jumlah subsidi sekarang perlu dikurangi, semua sepakat bahwa ada kompensasi program-program yang memberikan buffer untuk mempertahankan daya beli masyarakat di level masyarakat miskin dan rentan miskin. Namun ditegaskannya, sejauh ini belum diputuskan, apakah opsi kenaikan atau mengendalikan yang akan dipilih pemerintah.
“Saya rasa akan tahun ini karena kalau ini dibiarkan berlarut-larut juga akan membahayakan bagi fiskal kita, dan negara-negara Eropa banyak masalah karena defisit anggarannya cukup besar,” papar Firmanzah seperti dikutip dari situs Sekretariat Kabinet, Jumat (5/4/2013).
Saat disinggung permintaan Pertamina agar segera dipastikan opsi pengendalian subsidi BBM karena terkait dengan faktor teknis pemasangan alat teknologi, Firmanzah menyebutkan, persiapan tim teknis tentu menjadi satu opsi karena implementasi di dataran teknis itu memang dilakukan Pertamina.
“Tentunya Kementerian ESDM, dan Menko Perekonomian akan melihat kesiapan dan perencanaan apa yang akan dilakukan oleh Pertamina sebelum diajukan ke presiden,” tegas Firmanzah.
Intinya, lanjut Firmanzah, kita semua sepakat bahwa jumlah subsidi sekarang perlu dikurangi, semua sepakat bahwa ada kompensasi program-program yang memberikan buffer untuk mempertahankan daya beli masyarakat di level masyarakat miskin dan rentan miskin. Namun ditegaskannya, sejauh ini belum diputuskan, apakah opsi kenaikan atau mengendalikan yang akan dipilih pemerintah.
(gpr)
Explore More