Bangun infrastruktur desa mampu tingkatkan ekonomi
Selasa, 09 April 2013 - 21:14 WIB
Bangun infrastruktur desa mampu tingkatkan ekonomi
A
A
A
Sindonews.com - Deputy Country Director Indonesia Resident Mission Asian Development Bank (ADB), Edimon Ginting mengatakan, 27 persen masyarakat Indonesia tidak tersentuh listrik terutama di wilayah pedesaan. Padahal listrik murah bisa dihasilkan dari pembangkit tenaga air maupun panas bumi.
Di sisi lain, terkait kebijakan BBM, lanjut Edimon, pemerintah harus mempertimbangkan opsi mana yang dampak negatifnya sedikit bagi masyarakat. Jika pemerintah nanti akhirnya menaikkan harga BBM bersubsidi sebesar Rp1.500 per liter maka efeknya akan menimbulkan inflasi sekitar satu persen.
Namun inflasi ini dapat ditangani melalui kebijakan moneter maupun pengendalian harga bahan makanan dan kebutuhan pokok lainnya. “Menaikkan harga juga perlu melihat waktu, ditunggu saat inflasi turun. Biasanya April ini menurun,” ujarnya dalam acara ADB Outlook 2013, di Hotel Intercontinental, Jakarta, Selasa (9/4/2013).
Pemerintah, kata Edimon, tidak harus memberikan kompensasi kenaikan BBM subsidi kepada rakyat miskin berupa bantuan langsung tunai (BLT). Melainkan berupa jaminan kesehatan dan pendidikan maupun pembangunan infrastruktur desa serta infrastruktur energi.
"Sebesar 2,6 persen dari GDP sangat membantu pertumbuhan ekonomi. Infrastruktur ke desa bisa mampu meningkatkan kemampuan ekonomi. Subsidi jadi kesempatan positif,” tuturnya.
Di sisi lain, terkait kebijakan BBM, lanjut Edimon, pemerintah harus mempertimbangkan opsi mana yang dampak negatifnya sedikit bagi masyarakat. Jika pemerintah nanti akhirnya menaikkan harga BBM bersubsidi sebesar Rp1.500 per liter maka efeknya akan menimbulkan inflasi sekitar satu persen.
Namun inflasi ini dapat ditangani melalui kebijakan moneter maupun pengendalian harga bahan makanan dan kebutuhan pokok lainnya. “Menaikkan harga juga perlu melihat waktu, ditunggu saat inflasi turun. Biasanya April ini menurun,” ujarnya dalam acara ADB Outlook 2013, di Hotel Intercontinental, Jakarta, Selasa (9/4/2013).
Pemerintah, kata Edimon, tidak harus memberikan kompensasi kenaikan BBM subsidi kepada rakyat miskin berupa bantuan langsung tunai (BLT). Melainkan berupa jaminan kesehatan dan pendidikan maupun pembangunan infrastruktur desa serta infrastruktur energi.
"Sebesar 2,6 persen dari GDP sangat membantu pertumbuhan ekonomi. Infrastruktur ke desa bisa mampu meningkatkan kemampuan ekonomi. Subsidi jadi kesempatan positif,” tuturnya.
(gpr)
Lihat Juga :
