DPR desak pemerintah buat langkah penghematan
Jum'at, 12 April 2013 - 21:47 WIB
DPR desak pemerintah buat langkah penghematan
A
A
A
Sindonews.com - Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Achsanul Qosasi mengatakan, pemerintah memang harus membuat langkah-langkah penghematan untuk menekan inflasi saat ini. Pada bulan ini inflasi sudah mendekati lebih dari 5 persen.
"Kemungkinan untuk mencapai 6,8 persen tidak akan tercapai melihat keadaan seperti ini," ujarnya saat dihubungi SINDO, Jumat (12/4/2013).
Menurutnya, beberapa tahun ini APBN kita tidak memenuhi kuota BBM. Untuk itu pemerintah harus segera menyusaikan harga. "Mau itu dinaikkan mencapai Rp500 atau Rp1.000 yang terpenting dampak implikasi untuk penghematannya," ucapnya.
Untuk itu, pemerintah juga harus segera mencari solusi untuk mengimbangi dari dampak kenaikan yang akan diterima masyarakat. DPR tidak akan mengintervensi apapun keputusan pemerintah baik itu Bantuan Langsung Tunai (BLT) atau program-program kesejahteraan rakyat.
Dia mengatakan, untuk itu pemerintah harus memonitoring pendistribusian ВВМ agar tepat pada sasaran. Jangan sampai, ВВМ dinikmati oleh mereka yang mampu. "Sekarang bisa kita lihat, premium dinikmati oleh mereka yang bukan haknya," kata dia.
Menurutnya, jika kita bisa mengurangi subsidi BBM dipastikan pemerintah bisa mengalokasikan untuk kepentingan rakyat yang lainnya. Seperti Rp14-15 triliun bisa dialokasikan untuk program kemiskinan.
"Total penghematan bisa mencapai 30 persen untuk BLT, 40 persen untuk infrastruktur dan 30 persen untuk inflasi," katanya.
Untuk itu pemerintah harus segera melakukan simulasi guna melihat dampak dari pengurangan subsidi BBM. Selain itu kebijakan ini harus segera dilakukan pemerintah melihat BBM adalah subsidi terbesar yang menghabiskan APBN.
"Kebijakan ini harus segera dilakukan paling lama sekitar Mei atau Juni. Ini juga sudah terlambat," pungkasnya.
"Kemungkinan untuk mencapai 6,8 persen tidak akan tercapai melihat keadaan seperti ini," ujarnya saat dihubungi SINDO, Jumat (12/4/2013).
Menurutnya, beberapa tahun ini APBN kita tidak memenuhi kuota BBM. Untuk itu pemerintah harus segera menyusaikan harga. "Mau itu dinaikkan mencapai Rp500 atau Rp1.000 yang terpenting dampak implikasi untuk penghematannya," ucapnya.
Untuk itu, pemerintah juga harus segera mencari solusi untuk mengimbangi dari dampak kenaikan yang akan diterima masyarakat. DPR tidak akan mengintervensi apapun keputusan pemerintah baik itu Bantuan Langsung Tunai (BLT) atau program-program kesejahteraan rakyat.
Dia mengatakan, untuk itu pemerintah harus memonitoring pendistribusian ВВМ agar tepat pada sasaran. Jangan sampai, ВВМ dinikmati oleh mereka yang mampu. "Sekarang bisa kita lihat, premium dinikmati oleh mereka yang bukan haknya," kata dia.
Menurutnya, jika kita bisa mengurangi subsidi BBM dipastikan pemerintah bisa mengalokasikan untuk kepentingan rakyat yang lainnya. Seperti Rp14-15 triliun bisa dialokasikan untuk program kemiskinan.
"Total penghematan bisa mencapai 30 persen untuk BLT, 40 persen untuk infrastruktur dan 30 persen untuk inflasi," katanya.
Untuk itu pemerintah harus segera melakukan simulasi guna melihat dampak dari pengurangan subsidi BBM. Selain itu kebijakan ini harus segera dilakukan pemerintah melihat BBM adalah subsidi terbesar yang menghabiskan APBN.
"Kebijakan ini harus segera dilakukan paling lama sekitar Mei atau Juni. Ini juga sudah terlambat," pungkasnya.
(gpr)
Lihat Juga :
