Opsi BBM premium dua harga dapat dukungan DPR
Rabu, 17 April 2013 - 11:12 WIB
Opsi BBM premium dua harga dapat dukungan DPR
A
A
A
Sindonews.com - Wakil Ketua DPR RI Bidang Ekonomi dan Keuangan, Mohamad Sohibul Iman mendukung rencana pemerintah untuk mengambil keputusan opsi dua harga untuk Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis premium.
”Mempertimbangkan kondisi stabilitas makroekonomi dan perkembangan politik saat ini, opsi dua harga BBM adalah opsi yang terbaik. Target penerima subsidi terpenuhi, namun risiko fiskal dan moneter yang muncul juga bisa kita mitigasi,” ujar Sohibul dalam keterangan tertulisnya, Rabu (17/4/2013).
Dari awal isu ini berkembang, politisi PKS ini sudah mengusulkan kepada pemerintah untuk menggabungkan dua kebijakan sekaligus. “Saya sering mengatakan bahwa opsi yang terbaik adalah discriminative and affirmative policy, yakni menaikkan harga BBM pada harga tertentu untuk golongan yang mampu, dan memberikan hak subsidi bagi rakyat yang masih berhak," ungkapnya.
Bagi Sohibul, menaikan harga BBM bersubsidi secara keseluruhan memang kebijakan yang termudah, tapi bukan pilihan yang terbaik untuk saat ini.
“Kenaikan harga BBM secara keseluruhan dikhawatirkan akan menekan inflasi lebih buruk. Inflasi Januari-Maret 2013 sudah mencapai 2,43 persen, angka ini jauh melampaui inflasi pada periode yang sama di 2012 dan 2011 yang masing-masing hanya mencapai 0,88 persen dan 0,7 persen," jelasnya.
Sohibul menambahkan, multiplier effect kenaikan harga BBM secara keseluruhan juga akan menggerus daya beli masyarakat secara signifikan dan akan mendorong peningkatan jumlah rumah tangga miskin. Namun akan berbeda dampaknya jika skema dua harga ini yang dipilih, yakni Rp6.500 per liter untuk mobil pribadi dan Rp4.500 per liter untuk motor dan angukatan umum.
"Efek inflasinya bisa diredam hanya kepada pemilik kendaraan pribadi saja. Masyarakat menengah ke bawah cukup terlindungi,” tuturnya.
Selain itu, menurut Sohibul, pemerintah juga tidak perlu repot-repot lagi urusi program kompensasi. “Kompensasi seperti BLT tidak lagi diperlukan. Dan tentunya ini akan mempermudah kerja pemerintah. Pemerintah tinggal merealokasi efesiensi anggaran penghematan itu untuk mendorong belanja infrastruktur lebih optimal lagi,” tutupnya.
”Mempertimbangkan kondisi stabilitas makroekonomi dan perkembangan politik saat ini, opsi dua harga BBM adalah opsi yang terbaik. Target penerima subsidi terpenuhi, namun risiko fiskal dan moneter yang muncul juga bisa kita mitigasi,” ujar Sohibul dalam keterangan tertulisnya, Rabu (17/4/2013).
Dari awal isu ini berkembang, politisi PKS ini sudah mengusulkan kepada pemerintah untuk menggabungkan dua kebijakan sekaligus. “Saya sering mengatakan bahwa opsi yang terbaik adalah discriminative and affirmative policy, yakni menaikkan harga BBM pada harga tertentu untuk golongan yang mampu, dan memberikan hak subsidi bagi rakyat yang masih berhak," ungkapnya.
Bagi Sohibul, menaikan harga BBM bersubsidi secara keseluruhan memang kebijakan yang termudah, tapi bukan pilihan yang terbaik untuk saat ini.
“Kenaikan harga BBM secara keseluruhan dikhawatirkan akan menekan inflasi lebih buruk. Inflasi Januari-Maret 2013 sudah mencapai 2,43 persen, angka ini jauh melampaui inflasi pada periode yang sama di 2012 dan 2011 yang masing-masing hanya mencapai 0,88 persen dan 0,7 persen," jelasnya.
Sohibul menambahkan, multiplier effect kenaikan harga BBM secara keseluruhan juga akan menggerus daya beli masyarakat secara signifikan dan akan mendorong peningkatan jumlah rumah tangga miskin. Namun akan berbeda dampaknya jika skema dua harga ini yang dipilih, yakni Rp6.500 per liter untuk mobil pribadi dan Rp4.500 per liter untuk motor dan angukatan umum.
"Efek inflasinya bisa diredam hanya kepada pemilik kendaraan pribadi saja. Masyarakat menengah ke bawah cukup terlindungi,” tuturnya.
Selain itu, menurut Sohibul, pemerintah juga tidak perlu repot-repot lagi urusi program kompensasi. “Kompensasi seperti BLT tidak lagi diperlukan. Dan tentunya ini akan mempermudah kerja pemerintah. Pemerintah tinggal merealokasi efesiensi anggaran penghematan itu untuk mendorong belanja infrastruktur lebih optimal lagi,” tutupnya.
(gpr)
Lihat Juga :
