Reformasi energi berdampak positif bagi perekonomian
Rabu, 17 April 2013 - 15:17 WIB
Reformasi energi berdampak positif bagi perekonomian
A
A
A
Sindonews.com - Reformasi kebijakan energi, khususnya bahan bakar minyak (BBM) yang segera ditetapkan pemerintah akan memberi dampak positif bagi perekonomian Indonesia dalam jangka panjang. Hal tersebut disampaikan Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Bidang Pengelolaan Moneter, Perry Warjiyo, di hotel Sahid, Jakarta, Rabu (17/4/2013).
Pernyataan Perry tersebut menyusul potensi membengkaknya beban subsidi energi jika mencermati perkembangan penggunaan BBM bersubsidi sampai dengan pertengahan Maret 2013.
Menurutnya, kuota BBM bersubsidi tahun ini berpotensi meningkat hingga menjadi 53 juta kilo liter. Sementara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2013 telah mengamanatkan subsidi BBM dianggarkan sebesar 46,01 juta kilo liter, atau senilai Rp193,8 triliun.
"Jika terjadi pembengkakan kuota BBM bersubsidi, maka subsidi dapat bertambah hingga Rp35 triliun, karena berdasarkan kajian yang dilakukan, pemerintah harus mengeluarkan anggaran hingga Rp5 triliun untuk setiap 1 juta kilo liter peningkatan kuota BBM bersubsidi," jelas Perry.
Karena itu, pihaknya menilai, pengendalian BBM bersubsidi akan menjaga kesehatan fiskal dan perekonomian nasional. Namun, kebijakan tersebut harus pula melindungi masyarakat rentan, mengingat kebijakan pembatasan BBM bersubsidi akan berdampak pada laju inflasi, meskipun hanya sementara.
“Apapun kebijakan pengendalian BBM yang diambil pemerintah, dampaknya terhadap inflasi hanya short term atau sementara, dan secara jangka panjang akan baik bagi perekonomian,” ujarnya.
Menurut Perry, tinggi rendahnya laju inflasi bergantung pada kebijakan yang kelak akan diberlakukan pemerintah. "Laju inflasi bisa tinggi kalau kebijakan kenaikan harga dilakukan secara menyeluruh (bagi) kendaraan bermotor (baik kendaraan pribadi maupun kendaraan umum). Tapi, kalau kenaikan harga BBM diberlakukan hanya di segmen-segmen tertentu, seperti mobil pribadi, maka efeknya terhadap inflasi bisa lebih rendah," ungkapnya.
Pernyataan Perry tersebut menyusul potensi membengkaknya beban subsidi energi jika mencermati perkembangan penggunaan BBM bersubsidi sampai dengan pertengahan Maret 2013.
Menurutnya, kuota BBM bersubsidi tahun ini berpotensi meningkat hingga menjadi 53 juta kilo liter. Sementara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2013 telah mengamanatkan subsidi BBM dianggarkan sebesar 46,01 juta kilo liter, atau senilai Rp193,8 triliun.
"Jika terjadi pembengkakan kuota BBM bersubsidi, maka subsidi dapat bertambah hingga Rp35 triliun, karena berdasarkan kajian yang dilakukan, pemerintah harus mengeluarkan anggaran hingga Rp5 triliun untuk setiap 1 juta kilo liter peningkatan kuota BBM bersubsidi," jelas Perry.
Karena itu, pihaknya menilai, pengendalian BBM bersubsidi akan menjaga kesehatan fiskal dan perekonomian nasional. Namun, kebijakan tersebut harus pula melindungi masyarakat rentan, mengingat kebijakan pembatasan BBM bersubsidi akan berdampak pada laju inflasi, meskipun hanya sementara.
“Apapun kebijakan pengendalian BBM yang diambil pemerintah, dampaknya terhadap inflasi hanya short term atau sementara, dan secara jangka panjang akan baik bagi perekonomian,” ujarnya.
Menurut Perry, tinggi rendahnya laju inflasi bergantung pada kebijakan yang kelak akan diberlakukan pemerintah. "Laju inflasi bisa tinggi kalau kebijakan kenaikan harga dilakukan secara menyeluruh (bagi) kendaraan bermotor (baik kendaraan pribadi maupun kendaraan umum). Tapi, kalau kenaikan harga BBM diberlakukan hanya di segmen-segmen tertentu, seperti mobil pribadi, maka efeknya terhadap inflasi bisa lebih rendah," ungkapnya.
(gpr)
Lihat Juga :
