Kesiapan pemerintah terapkan dual price diragukan

Sindonews.com - Kesiapan pemerintah untuk menerapkan kebijakan dua harga (dual price) pada harga bahan bakar minyak (BBM) diragukan.

Anggota Komisi VII DPR, Ismayatun masih belum yakin pemerintah siap melaksanakan kebijakan yang terbilang baru itu. “Saya tidak paham sejauhmana batasan kesiapan pemerintah? Bagaimana pelaksanaannya, pengawasannya dan seperti apa punishment-nya,” ujar Ismayatun ketika dihubungi Sindonews, Sabtu (20/4/2013).

Legislator asal PDIP ini juga berharap agar pemerintah mempersiapkan segala konsekuensi dari kebijakan yang dibuatnya.

“Apa pemerintah sudah mengantisipasi terjadi sesuatu dalam (kemungkinan buruk) dalam (penjualan di) SPBU (stasiun pengisian bahan bakar umum) itu nantinya?” ujarnya.

Sebelumnya, Wakil Menteri ESDM Susilo Siswoutomo menyatakan bahwa persiapan untuk menerapkan kebijakan dual price BBM bersubsidi akan rampung akhir bulan ini. Pemerintah juga optimistis kebijakan yang akan mulai diterapkan pada Mei mendatang akan berjalan lancar.

Seperti diketahui, tiap SPBU akan menjual BBM bersubsidi dengan harga berbeda. Sementara untuk mobil pribadi akan ada SPBU khusus yang melayani dengan harga Rp6.500 per liter. Sedangkan untuk sepeda motor dan angkutan umum disediakan SPBU yang menjual BBM subsidi dengan harga Rp4.500 per liter.

Untuk wilayah Jakarta, Bogor, Tangerang dan Bekasi ada sekitar 750 SPBU, sekitar 55-60 persen akan menjual BBM bersubsidi dengan harga Rp4.500 per liter. Sedangkan untuk daerah terpencil yang hanya memiliki satu SPBU, tercatat ada 34 SPBU, diantaranya berada di Papua dan Maluku.