Pemerintah diminta jangan jadikan rakyat alat percobaan

Sindonews.com - Anggota Komisi VII DPR, Ismayatun meminta pemerintah tidak berlama-lama dalam membuat kebijakan soal bahan bakar minyak (BBM) dalam rangka mengendalikan subsidi BBM. Dia juga meminta agar pemerintah tidak menjadikan masyarakat sebagai alat percobaan.

“Semua itu (kewenangan) kembali kepada pemerintah (untuk menaikkan harga BBM bersubsidi). Hanya saja kalau akan ada satu keputusan, jangan sampai memakan waktu yang lama,” ujar Ismayatun ketika dihubungi Sindonews, Sabtu (20/0/2013).

Dia menilai pemerintah seperti menjadikan rakyat sebagai alat percobaan dalam rencana kebijakan pengendalian subsidi BBM.

“Saya sayangkan masyarakat hanya dijadikan uji coba. Berhari-hari, kesannya belum ada konsep yang jelas, sehingga timbul keresahan,” ujarnya.

Menurut dia, pejabat yang terkait dengan masalah BBM lebih banyak melempar wacana ke media, ketimbang mempersiapkan konsep yang jelas. Lebih lanjut, Ismayatun menuturkan bahwa pemerintah tidak serius untuk menyelesaikan persoalan beban subsidi BBM. Hal ini terlihat dari berubah-ubahnya rencana dan kebijakan untuk mengendalikan beban subsidi BBM.

“Saya sudah hampir 10 tahun mendengar rencana pemerintah ini, lebih banyak maju-mundur. Dulu ada smart card, lalu sticker dan segala macam program. Pemerintah tidak serius mengenai BBM,” tandasnya.

Pemerintah akan menerapkan kebijakan dual price BBM bersubsidi pada Mei mendatang dan persiapan mengenai harga akan rampung pada akhir bulan ini. Tiap SPBU akan menjual BBM bersubsidi dengan harga berbeda.

Sementara untuk mobil pribadi akan ada SPBU khusus yang melayani dengan harga Rp6.500 per liter. Sedangkan untuk sepeda motor dan angkutan umum disediakan SPBU yang menjual BBM subsidi dengan harga Rp4.500 per liter.