Jatah BBM untuk rakyat kecil terlalu sedikit

Sindonews.com - Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Ali Masykur Moesa mengatakan, bagian Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi yang diberikan negara kepada masyarakat transportasi, nelayan dan petani masih terlampau kecil.

Sesuai perhitungan, jatah BBM subsidi di Indonesia adalah 46 juta kiloliter per tahun dengan alokasi anggaran sebesar Rp193 triliun. Dari kuota tersebut, jatah untuk transportasi umum sebesar 3 persen dari 46 juta kiloliter. Kemudian jatah nelayan dan petani masing-masing 2 juta kiloliter per tahun.

Dia menuntut pemerintah untuk menaikkan persentase untuk transportasi umum minimal 10 persen dan untuk nelayan dan petani masing-masing 10 juta kiloliter per tahun. Bahkan, sebelum pemerintah menaikkan harga BBM subsidi, pemerintah harus merubah alokasi dan menambah jumlahnya dulu.

“Jika ini bisa dipenuhi, pemerintah baru bisa dianggap memberikan jatah BBM subsidi kepada rakyat kecil. Sebab selama ini BBM subsidi yang menikmati adalah orang-orang kaya," terang Ali Masykur Moesa saat melakukan monitoring kelangkaan BBM di wilayah Tulungagung, Senin (22/4/2013).

Dalam kesempatan itu, Ali Masykur Moesa melakukan pengecekan di sejumlah SPBU di Kota Tulungagung. Salah satunya di SPBU Kelurahan Jepun, Kecamatan/Kabupaten Tulungagung.

Sementara Didi Haryono, pengawas SPBU Jepun mengakui jika sejak April jatah pasokan BBM subsidi, khususnya solar telah dikurangi. Dari jatah semula 24 kiloliter per hari menjadi 16 kiloliter. “Akibatnya hanya dalam waktu beberapa jam saja solar langsung habis," ujarnya.

Sampai saat ini, antrian pembeli solar masih terjadi di hampir seluruh SPBU di Kota Tulungagung. Pihak SPBU sendiri telah mengeluarkan kebijakan larangan pembeli berjeriken dan membatasi maksimal Rp100 ribu untuk kendaraan pribadi dan transportasi umum. “Tujuanya untuk pemerataan," pungkasnya.