INSA minta pemerintah fokus infrastruktur maritim
Rabu, 24 April 2013 - 14:18 WIB
INSA minta pemerintah fokus infrastruktur maritim
A
A
A
Sindonews.com - Ketua Umum Indonesia International Shipowners Association (INSA) Carmelita Hartoto mengimbau pemerintah agar fokus kepada pembiayaan infrastruktur karena Indonesia adalah negara maritim.
"Negara kita adalah negara maritim dan pemerintah sebaiknya fokus terhadap pembiayaan infrastruktur terutama pelabuhan. Karena banyak pelabuhan kita adalah pelabuhan bekas zaman belanda," ujarnya di Gedung Palma One, Jakarta, Rabu (24/4/2013).
Dia juga mengakui bahwa pemerintah mulai melaksanakan pembangunan infrastruktur tetapi dirasakan pembangunan ini masih kurang marak. "Sebenarnya (pemerintah) sudah mulai pembangunan tapi masih kurang. Kalau pemerintah ingin dana logistik turun maka harus concern kepada hal ini, dan harus fokus pada kebijakan infrastruktur dalam tiga sampai empat tahun ke depan," lanjutnya.
Dia menyebut, dengan adanya ASEAN Connectivity dan ASEAN Economic Community (AEC), pemerintah harus beri kebijakan yang lebih pro maritim agar dunia pelayaran mampu bersaing dengan negara-negara lainnya.
"Masih banyak kebijakan pelayaran yang bikin kami tidak bisa bersaing, di antaranya PPN (Pajak Penambahan Nilai) BBM untuk kapal yang tidak jelas. Pada intinya masih banyak lagi permasalahannya bahkan kita masih nomer 45 dunia dalam bidang pelayaran," pungkasnya.
"Negara kita adalah negara maritim dan pemerintah sebaiknya fokus terhadap pembiayaan infrastruktur terutama pelabuhan. Karena banyak pelabuhan kita adalah pelabuhan bekas zaman belanda," ujarnya di Gedung Palma One, Jakarta, Rabu (24/4/2013).
Dia juga mengakui bahwa pemerintah mulai melaksanakan pembangunan infrastruktur tetapi dirasakan pembangunan ini masih kurang marak. "Sebenarnya (pemerintah) sudah mulai pembangunan tapi masih kurang. Kalau pemerintah ingin dana logistik turun maka harus concern kepada hal ini, dan harus fokus pada kebijakan infrastruktur dalam tiga sampai empat tahun ke depan," lanjutnya.
Dia menyebut, dengan adanya ASEAN Connectivity dan ASEAN Economic Community (AEC), pemerintah harus beri kebijakan yang lebih pro maritim agar dunia pelayaran mampu bersaing dengan negara-negara lainnya.
"Masih banyak kebijakan pelayaran yang bikin kami tidak bisa bersaing, di antaranya PPN (Pajak Penambahan Nilai) BBM untuk kapal yang tidak jelas. Pada intinya masih banyak lagi permasalahannya bahkan kita masih nomer 45 dunia dalam bidang pelayaran," pungkasnya.
(gpr)
Lihat Juga :
