Dual price BBM berpotensi timbulkan konflik sosial

Sindonews.com - Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) meminta pemerintah menghentikan wacana dual price bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Selain sulit dilaksanakan, YLKI menilai kebijakan ini berpotensi menimbulkan konflik sosial di masyarakat.

"Dual price sangat menyulitkan konsumen dan dapat memicu konflik sosial di masyarakat," kata Pengurus Harian YLKI, Tulus Abadi saat menghadiri Polemik Sindo Radio dengan topik BBM Harga Ganda di Warung Daun, Jakarta, Sabtu (27/4/2013).

Dia menilai, kebijakan ini dapat membingungkan masyarakat yang belum tentu mengetahui premium subsidi yang tetap pada harga Rp4.500 per liter maupun premium subsidi dengan harga Rp6.500 per liter.

"Pilihan yang baik dengan single price saja, kalau dual price sangat menyulitkan konsumen, bentuk penyimpangan juga banyak mengarah kepada ojek bensin, angkot bensin, dan menimbulkan SPBU liar di mana-mana," Jelasnya.

Tulus juga menilai pemerintah terkesan ragu atau takut untuk menaikkan harga BBM. "Saya kira sudahlah pemerintah enggak berani. Kayaknya Jero Wacik (Menteri ESDM) enggak punya rasa iba. Seharusnya Jero Wacik menjelaskan secara clear kepada masyarakat," terang dia.

Keragu-raguan pemerintah ini, lanjut Tulus, karena lebih mengutamakan pertimbangan politik. "Pertimbangan kebijakan dual price lebih mengedepankan formulasi politik daripada formulasi ekonomi," ujarnya.