Peranan perusahaan swasta di China mendesak

Sindonews.com - Perekonomian China terbukti kurang responsif terhadap kredit, sehingga meningkatkan tekanan kepada Perdana Menteri Li Keqiang untuk memperkuat peran perusahaan swasta.

Langkah terluas pemerintah dalam kredit dengan kenaikan 58 persen ke rekor 6,16 triliun yuan (USD1 triliun) pada Januari-Maret, di mana produk domestik bruto (PDB) hanya tumbuh sebesar 7,7 persen, dibandingkan dengan 8,1 persen pada tahun sebelumnya.

Menurut data yang dilansir Bloomberg, Kamis (30/5/2013), setiap USD1 pada senjata kredit setara menambah 17 sen dalam PDB, turun dari 29 sen pada tahun lalu, dan 83 sen pada 2007, ketika pasar uang global mulai membeku.

Berkurangnya kembali pinjaman meningkatkan fokus pada kebutuhan seperti yang dikatakan Dana Moneter Internasional (IMF) kemarin, yaitu menentukan perubahan kebijakan di ekonomi terbesar kedua di dunia itu.

Tanpa memfokuskan diri pada proyek-proyek negara yang disetujui, Li dan Presiden Xi Jinping mengawasi risiko kedua perlambatan pertumbuhan dan peningkatan kredit bermasalah.

"Peminjam kurang efisien dan lebih sangat leveraged, mengikat kredit yang dapat digunakan untuk menghasilkan pertumbuhan lebih," kata David Loevinger, mantan koordinator senior urusan China, Departemen Keuangan AS.

"Untuk meningkatkan pertumbuhan, China perlu menyalurkan pembiayaan untuk perusahaan swasta yang lebih menguntungkan daripada rekan-rekan mereka di perusahaan milik negara," jelasnya.

Menurut CLSA Asia-Pacific Markets di Hong Kong, BUMN telah melihat laba atas ekuitas jatuh dalam enam tahun. Kekhawatiran terbesar dari lonjakan kredit China adalah uang yang akan dikelola perusahaan negara kinerjanya memburuk, tulis Francis Cheung, kepala strategi China-Hong Kong, dalam sebuah laporan, 9 Mei lalu.