Kadin: Usaha logistik dan transportasi harus kondusif
Selasa, 04 Juni 2013 - 12:43 WIB
Kadin: Usaha logistik dan transportasi harus kondusif
A
A
A
Sindonews.com - Ketua Umum Kadin Indonesia, Suryo Bambang Sulisto menjelaskan, untuk menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi domestik di atas 6 persen pada 2013, perlu iklim usaha pada sektor logistik dan transportasi yang kondusif.
Menurutnya, pertumbuhan ekonomi harus dijaga di tengah instabilitas ekonomi global, peningkatan arus investasi dan penguatan ekspor serta peningkatan perdagangan domestik sebagai lokomotif pertumbuhan ekonomi.
Dia mengatakan, kisruh persaingan usaha di pelabuhan tidak harus terjadi jika pemerintah segera turun tangan. Tentunya dengan melakukan intervensi kuat guna menjamin terciptanya asas fairness dalam berusaha di sektor kepelabuhanan.
"Kami melihat aksi stop operasi awal pekan ini bukan tanpa alasan, karena ini menyangkut kelangsungan usaha mereka," katanya dalam keterangan tertulis kepada Sindonews, Selasa (4/6/2013).
Kadin mengingatkan, bawha peran swasta di sektor kepelabuhanan di Indonesia sangat vital. Karena selama ini mereka telah berkonstribusi besar dalam menjaga pertumbuhan dan ketahanan perekonomian nasional melalui aktivitas di pelabuhan.
Kadin mencatat, perusahaan penyedia jasa usaha pelabuhan dari swasta meliputi usaha bongkar muat, angkutan khusus pelabuhan, logistik, forwarder, pergudangan, dan depo kontainer.
Sedangkan asosiasi pengguna jasa pelabuhan antara lain importir, eksportir, dan pelayaran yang jumlahnya lebih dari 5.000 unit perusahaan. Karena itu, pemerintah seyogyanya mendengar aspirasi dunia usaha.
"Jika swasta di pelabuhan bersama BUMN pelabuhan dapat disinergikan dengan cara mereposisi bisnis pelabuhan BUMN, Indonesia akan lebih siap mengamankan potensi domestik pada era integrasi pasar ASEAN 2015," Pungkas Suryo.
Menurutnya, pertumbuhan ekonomi harus dijaga di tengah instabilitas ekonomi global, peningkatan arus investasi dan penguatan ekspor serta peningkatan perdagangan domestik sebagai lokomotif pertumbuhan ekonomi.
Dia mengatakan, kisruh persaingan usaha di pelabuhan tidak harus terjadi jika pemerintah segera turun tangan. Tentunya dengan melakukan intervensi kuat guna menjamin terciptanya asas fairness dalam berusaha di sektor kepelabuhanan.
"Kami melihat aksi stop operasi awal pekan ini bukan tanpa alasan, karena ini menyangkut kelangsungan usaha mereka," katanya dalam keterangan tertulis kepada Sindonews, Selasa (4/6/2013).
Kadin mengingatkan, bawha peran swasta di sektor kepelabuhanan di Indonesia sangat vital. Karena selama ini mereka telah berkonstribusi besar dalam menjaga pertumbuhan dan ketahanan perekonomian nasional melalui aktivitas di pelabuhan.
Kadin mencatat, perusahaan penyedia jasa usaha pelabuhan dari swasta meliputi usaha bongkar muat, angkutan khusus pelabuhan, logistik, forwarder, pergudangan, dan depo kontainer.
Sedangkan asosiasi pengguna jasa pelabuhan antara lain importir, eksportir, dan pelayaran yang jumlahnya lebih dari 5.000 unit perusahaan. Karena itu, pemerintah seyogyanya mendengar aspirasi dunia usaha.
"Jika swasta di pelabuhan bersama BUMN pelabuhan dapat disinergikan dengan cara mereposisi bisnis pelabuhan BUMN, Indonesia akan lebih siap mengamankan potensi domestik pada era integrasi pasar ASEAN 2015," Pungkas Suryo.
(izz)
Lihat Juga :
