Hatta setuju pegawai pajak dan bea cukai ditambah

Jum'at, 07 Juni 2013 - 18:01 WIB
Hatta setuju pegawai...
Hatta setuju pegawai pajak dan bea cukai ditambah
A A A
Sindonews.com - Menteri Koordinator Perekonomian, Hatta Rajasa mengaku setuju apabila jumlah pegawai Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai ditambah.

Namun demikian, dia meminta tambahan tersebut harus diisi oleh orang-orang yang memiliki integritas dan kualitas bagus.

"Saya sangat setuju bahwa Ditjen Pajak dan Bea Cukai itu personilnya harus diperbanyak. Tapi juga tidak sekedar menambah tapi juga mengisinya dengan orang-orang yang berkualitas, integritas dan memahami tugas-tugasnya, yakni mengawal pendapatan negara," ujarnya di gedung Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (7/6/2013).

Hatta mengakui masih banyak sekali potensi-potensi pendapatan negara dari pajak yang perlu digali dan bukan saja pendalaman tapi juga pelebaran wajib pajak.

"Kalau kita mau lihat ya middle class Indonesia ini jumlahnya sekarang di atas 55 juta jiwa. Coba kita lihat sekarang, yang memiliki NPWP berapa banyak? Artinya masih banyak potensi yang harus digali," katanya.

Demikian halnya dengan Ditjen Bea Cukai, Hatta juga meminta tambahan pegawai bea cukai karena potensi penerimaan negara dari bea cukai juga cukup besar dan belum tercover semuanya.

"Salah satu instrumen pendapatan negara non pajak itu adalah bea cukai. Ini juga perlu peningkatan personilnya. Di mana daerah-daerah potensi peningkatan pendapatan negara besar sekali," tuturnya.

Hatta menyebut pegawai bea cukai akan mengawal pelabuhan-pelabuhan tikus yang rawan pelanggaran berupa hilangnya potensi pendapatan negara. Sehingga dengan penambahan pegawai ini diharapkan seluruh pelabuhan akan menghasilkan penerimaan bagi negara.

"Pelabuhan-pelabuhan tikus, atau katakanlah pelabuhan yang memerlukan pengawasan bea cukai itu juga potensi-potensi hilangnya pendapatan negara yang perlu kita perhatikan," pungkas dia.
(izz)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Berita Terkait
Menkeu Sebut Separuh...
Menkeu Sebut Separuh Masyarakat RI Masih Tinggal di Desa
Kemenkeu Setujui Rp1...
Kemenkeu Setujui Rp1 Triliun Anggaran Tahap I Pilkada Serentak
Realisasi Lelang Kekayaan...
Realisasi Lelang Kekayaan Negara Capai Rp8,07 Triliun, Tak Sampai Setengah Target
Kemenkeu Gelar PMO Informal...
Kemenkeu Gelar PMO Informal Meeting II: Cakap Berkomunikasi di Masa Pandemi
Pemerintah Alokasikan...
Pemerintah Alokasikan Rp8 Triliun untuk Pengentasan TBC, Bagian Program Kesehatan Prioritas 2025
Kemenkeu Ungkap Alasan...
Kemenkeu Ungkap Alasan Pembekuan Anggaran Kementerian Rp50,2 Triliun
Berita Terkini
Transaksi Digital Melonjak,...
Transaksi Digital Melonjak, Visa Tekankan Pentingnya Pengelolaan Risiko
14 menit yang lalu
Peringati Hari Lingkungan...
Peringati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, BRI Dorong Sadar Budaya Kelola Sampah melalui Green Action BRI Peduli
21 menit yang lalu
Rupiah Ambruk Tembus...
Rupiah Ambruk Tembus Rp18.000 per Dolar AS, Pengusaha Ritel Sport Jantung
29 menit yang lalu
Lindungi Konsumen, Pakar...
Lindungi Konsumen, Pakar UI Ingatkan Dampak Paparan BPA Galon Guna Ulang
55 menit yang lalu
IHSG Kembali Babak Belur...
IHSG Kembali Babak Belur Siang Ini, Nyungsep 2,53% ke 5.692
1 jam yang lalu
Teknologi Fungisida...
Teknologi Fungisida Baru Syngenta Dukung Target Swasembada Beras
1 jam yang lalu
Infografis
Trade Misinvoicing dan...
Trade Misinvoicing dan Upaya Penguatan Integritas Perdagangan Indonesia
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved