DPR minta Kemenpera cari terobosan kurangi backlog
DPR minta Kemenpera cari terobosan kurangi backlog
A
A
A
Sindonews.com - Komisi V DPR meminta Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) untuk mencari terobosan dalam rangka mengurangi backlog perumahan di Indonesia.
"Harus ada inovasi, terobosan dan komitmen yang kuat untuk mengurangi backlog sesuai dengan amanat UU No 1/2011," kata Anggota Komisi V DPR, Yasti Soepredjo Mokaogow dalam rilisnya di Jakarta, Selasa (11/6/2013).
Hal ini disampaikan dia dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di ruang rapat Komisi V DPR RI, bersama Sekretaris Kementerian Perumahan Rakyat (Sesmenpera), Rildo Ananda Anwar.
RDP ini membahas agenda tentang rincian program dan kegiatan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) per Eselon I dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran (RAPBN TA) 2014.
Yasti mengatakan, bahwa program BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya) tidak akan dapat mengurangi backlog karena dengan uang Rp6 juta yang diberikan pemerintah kemungkinan dibelanjakan material perbaikan rumah dengan kualitas rendah oleh penerima.
"Kalau tambal sulam tidak akan mengurangi permasalahan yang ada dan dengan material rumah yang kualitasnya murah tidak akan awet terkena perubahan cuaca. Bukan tidak mungkin tiga tahun lagi rumah tidak layak huni bertambah lagi," jelas dia.
"Harus ada inovasi, terobosan dan komitmen yang kuat untuk mengurangi backlog sesuai dengan amanat UU No 1/2011," kata Anggota Komisi V DPR, Yasti Soepredjo Mokaogow dalam rilisnya di Jakarta, Selasa (11/6/2013).
Hal ini disampaikan dia dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di ruang rapat Komisi V DPR RI, bersama Sekretaris Kementerian Perumahan Rakyat (Sesmenpera), Rildo Ananda Anwar.
RDP ini membahas agenda tentang rincian program dan kegiatan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) per Eselon I dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran (RAPBN TA) 2014.
Yasti mengatakan, bahwa program BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya) tidak akan dapat mengurangi backlog karena dengan uang Rp6 juta yang diberikan pemerintah kemungkinan dibelanjakan material perbaikan rumah dengan kualitas rendah oleh penerima.
"Kalau tambal sulam tidak akan mengurangi permasalahan yang ada dan dengan material rumah yang kualitasnya murah tidak akan awet terkena perubahan cuaca. Bukan tidak mungkin tiga tahun lagi rumah tidak layak huni bertambah lagi," jelas dia.
(izz)
Explore More