Jika rupiah terus melemah, PLN terancam bangkrut
Kamis, 13 Juni 2013 - 15:30 WIB
Jika rupiah terus melemah, PLN terancam bangkrut
A
A
A
Sindonews.com - Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD), yang menembus level psikologis mengancam kelangsungan usaha PT Perusahaan Listrik Negara (PLN).
Direktur Utama PLN, Nur Pamudji mengatakan bahwa perseroan yang dipimpinnya berpotensi gulung tikar alias bangkrut jika keadaan rupiah semakin melemah karena utang PLN dihitung menggunakan kurs mata uang negara asing.
"Resiko utang bisa memukul PLN colapse. Misalnya krisis (moneter) terjadi, maka utang PLN menjadi luar biasa," kata dia ketika ditemui di Kantor Pusat PLN, Jakarta, Kamis (13/6/2013).
Hingga tahun ini, PLN diketahui memiliki utang Rp210 triliun. Utang tersebut, kata Pamudji berasal dari belanja modal, kas internal, APBN dan soft loan agreement. Untuk mengurangi utang tersebut, PLN harus menaikan tarif tenaga listrik (TTL).
"Dengan begitu, akan membantu PLN berinvestasi dari pelanggan," kata dia.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral(ESDM) Jero Wacik seelumnya meminta agar margin keuntungan sebesar 7 persen diberikan kepada perusahaan negara di sektor ketenagalistrikan untuk menopang keberlangsungan PLN.
"Saya dengan kerendahan hati mohon agar disetujui karena jika tidak akan mempersulit pemerintah dalam menggerakan roda kelistrikan," kata dia.
Akhirnya DPR dan PLN menyepakati margin usaha PLN sebesar 7 persen atau setara Rp15,74 triliun pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN).
Direktur Utama PLN, Nur Pamudji mengatakan bahwa perseroan yang dipimpinnya berpotensi gulung tikar alias bangkrut jika keadaan rupiah semakin melemah karena utang PLN dihitung menggunakan kurs mata uang negara asing.
"Resiko utang bisa memukul PLN colapse. Misalnya krisis (moneter) terjadi, maka utang PLN menjadi luar biasa," kata dia ketika ditemui di Kantor Pusat PLN, Jakarta, Kamis (13/6/2013).
Hingga tahun ini, PLN diketahui memiliki utang Rp210 triliun. Utang tersebut, kata Pamudji berasal dari belanja modal, kas internal, APBN dan soft loan agreement. Untuk mengurangi utang tersebut, PLN harus menaikan tarif tenaga listrik (TTL).
"Dengan begitu, akan membantu PLN berinvestasi dari pelanggan," kata dia.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral(ESDM) Jero Wacik seelumnya meminta agar margin keuntungan sebesar 7 persen diberikan kepada perusahaan negara di sektor ketenagalistrikan untuk menopang keberlangsungan PLN.
"Saya dengan kerendahan hati mohon agar disetujui karena jika tidak akan mempersulit pemerintah dalam menggerakan roda kelistrikan," kata dia.
Akhirnya DPR dan PLN menyepakati margin usaha PLN sebesar 7 persen atau setara Rp15,74 triliun pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN).
(rna)
