Pengusaha daerah keluhkan perizinan ekspor
Kamis, 13 Juni 2013 - 15:36 WIB
Pengusaha daerah keluhkan perizinan ekspor
A
A
A
Sindonews.com - Komite Tetap Kadin Bidang Modal Ventura dan Pendanaan Alternatif, Safari Azis mengatakan, selain dukungan aspek pembiayaan dari perbankan maupun non perbankan, pelaku usaha juga perlu dukungan pemerintah.
Menurutnya, dukungan pemerintah ini memiliki peranan penting dalam pemberdayaan pelaku usaha dan potensi daerah untuk meningkatkan ekspor.
Selain itu, sinergitas regulasi antara pusat dan daerah serta kemudahan dalam perizinan ekspor sangat dibutuhkan pelaku usaha nasional. Dia mengaku sering menemukan keluhan pengusaha daerah yang akan melakukan ekspor.
Pengusaha daerah harus mengeluarkan tambahan biaya untuk dokumen-dokumen yang sebenarnya tidak diperlukan. Berdasarkan informasi yang diterima Kadin, hal tersebut berkenaan dengan kebijakan pemerintah yang berusaha untuk menaikkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari komoditas ekspor.
"Kami menilai hal tersebut bisa menurunkan daya saing komoditas ekspor daerah. Di sisi lain, seyogyanya justru PAD bisa lebih ditekankan kepada komoditi impor, agar produk lokal bisa diserap pasar domestik," jelas dia dalam rilisnya, Kamis (13/6/2013).
Sementara untuk dapat melakukan ekspor, lanjut Safari, pelaku usaha dipersyaratkan memiliki keahlian logistik, manajemen ekspor, pemasaran, keuangan, dan hukum perdagangan internasional.
Pentingnya edukasi dan pengelolaan hal itu, Kadin Indonesia Bidang Perbankan dan Finansial bekerja sama dengan Dirjen Kemendag melakukan upaya pengembangan dan penguatan usahawan daerah.
Caranya dengan melaksanakan kegiatan sosialisasi dan klinik bisnis yang kali ini dilaksanakan di Makassar-Sulawesi Selatan. Klinik bisnis ini sudah dilakukan sebelumnya di Pronvinsi DKI Jakarta, Gorontalo, Bali, Sulawesi Tengah, Kalimantan Timur, dan Jawa Barat.
"Hal ini sejalan dengan amanat dari misi Kadin Pusat Kepengurusan Periode 2010-2015 yang berkomitmen untuk menjadi motor pendorong agar daerah dapat berperan lebih besar dalam penguatan dan pemerataan ekonomi nasional," kata Safari.
Menurutnya, dukungan pemerintah ini memiliki peranan penting dalam pemberdayaan pelaku usaha dan potensi daerah untuk meningkatkan ekspor.
Selain itu, sinergitas regulasi antara pusat dan daerah serta kemudahan dalam perizinan ekspor sangat dibutuhkan pelaku usaha nasional. Dia mengaku sering menemukan keluhan pengusaha daerah yang akan melakukan ekspor.
Pengusaha daerah harus mengeluarkan tambahan biaya untuk dokumen-dokumen yang sebenarnya tidak diperlukan. Berdasarkan informasi yang diterima Kadin, hal tersebut berkenaan dengan kebijakan pemerintah yang berusaha untuk menaikkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari komoditas ekspor.
"Kami menilai hal tersebut bisa menurunkan daya saing komoditas ekspor daerah. Di sisi lain, seyogyanya justru PAD bisa lebih ditekankan kepada komoditi impor, agar produk lokal bisa diserap pasar domestik," jelas dia dalam rilisnya, Kamis (13/6/2013).
Sementara untuk dapat melakukan ekspor, lanjut Safari, pelaku usaha dipersyaratkan memiliki keahlian logistik, manajemen ekspor, pemasaran, keuangan, dan hukum perdagangan internasional.
Pentingnya edukasi dan pengelolaan hal itu, Kadin Indonesia Bidang Perbankan dan Finansial bekerja sama dengan Dirjen Kemendag melakukan upaya pengembangan dan penguatan usahawan daerah.
Caranya dengan melaksanakan kegiatan sosialisasi dan klinik bisnis yang kali ini dilaksanakan di Makassar-Sulawesi Selatan. Klinik bisnis ini sudah dilakukan sebelumnya di Pronvinsi DKI Jakarta, Gorontalo, Bali, Sulawesi Tengah, Kalimantan Timur, dan Jawa Barat.
"Hal ini sejalan dengan amanat dari misi Kadin Pusat Kepengurusan Periode 2010-2015 yang berkomitmen untuk menjadi motor pendorong agar daerah dapat berperan lebih besar dalam penguatan dan pemerataan ekonomi nasional," kata Safari.
(izz)
Lihat Juga :
